Rekapitulasi di Daerah Molor

PROSES rekapitulasi suara di beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami hambatan karena pada saat penghitungan berlangsung banyak pihak melayangkan protes. Pernyataan ini disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari kepada Media Indonesia di Kantor KPU Pusat, Jakarta, kemarin.

"Jika (ada pihak) yang tidak percaya, ya mau tidak mau harus dihitung ulang. Penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di PPK. Harus dicek lagi mulai C1 plano. Kalau sudah selesai terkonfirmasi, dicocokkan lagi untuk diklarifikasi. Situasinya jadi molor," kata Hasyim.

"Perdebatannya harus menggunakan pembuktian materiil di setiap rapat pleno rekapitulasi di kecamatan. Di kabupaten sebisa mungkin semuanya clear," tambah Hasyim.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaklumi semua keterlambatan rekapitulasi suara karena faktor pengoreksian yang berulang-ulang tersebut. Dia mencontohkan kasus adanya pemilih yang mencoblos lambang partai dan nama calon legislatif sehingga dihitung dua.

"Akhirnya, petugas mengecek sesuai atau enggak, nih. Kalau tidak sesuai, dihitung lagi kertas suaranya, dibuka kotak yang dianggap kontroversial tadi. Kami berharap KPU bisa menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu," ujar Afifuddin.

Baca Juga: Komunikasi Jokowi dengan SBY Maupun AHY baik.

Di sisi lain, KPU baru merampungkan 9% rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota hingga pukul 17.00 WIB kemarin. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, dari 514 kabupaten/kota baru 46 yang menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu."Jika dipersentasekan, jumlah itu baru mencapai 9%," ungkap Ilham.

Provinsi Aceh diketahui sudah menuntaskan rekapitulasi suara di 8 kabupaten/kota dengan persentase 35%. Di Papua sudah 5 kabupaten/kota dengan persentase 17%. Di Kalimantan Selatan sudah selesai di 4 kabupaten/kota dan sisanya baru satu kabupaten/kota yang merampungkan rekapitulasi suara.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menambahkan pada saat rekapitulasi berlangsung adu data di antara para saksi kadang berlangsung sengit.

Dia mencontohkan saat turun ke lapangan untuk mengikuti proses rekapitulasi di beberapa tempat di Jawa Tengah. Setiap saksi, KPU, dan petugas Panwaslu membawa data masing-masing. "Mereka saling cek data untuk menemukan angka yang akurat. Jadi, bukan klaim sepihak."

Pengamanan

Rekapitulasi suara berjenjang di Kecamatan Manggala, Makassar, baru berlangsung di empat kelurahan. Jika berdasar pada peraturan KPU, jadwal rekapitulasi di PPK berlangsung hingga 4 Mei 2019. Kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota pada 20 April-7 Mei 2019.

"Memang terjadi perdebatan alot soal data pemilih dan data suara. Namun, itu dinamika untuk memurnikan hasil pemilu," kata Komisio-ner KPU Makassar, Gunawan Mashar.

Sementara itu, sejumlah petugas PPK di Kota Suka-bumi, Jawa Barat, sudah menyelesaikan pleno rekapitulasi suara. KPU setempat menargetkan seluruh PPK bisa menyelesaikan pleno berikut pengembalian logistik pada Minggu (28/4).

"Kamis (25/4) sudah tiga kecamatan, yakni Baros, Citamiang, dan Lembursitu mengembalikan logistik. Berarti pleno di tiga kecamatan itu sudah selesai," ujar Komisioner KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara.

Terpisah, Polres Cianjur menambah personel pengamanan di gudang KPU untuk mengamankan logistik dari PPK yang sudah selesai melaksanakan pleno rekapitulasi suara.

"Kami patroli dan memonitor setiap PPK yang masih melakukan penghitungan suara. Kami ingin memastikan rekapitulasi berjalan aman dan kondusif," kata Kapolres Cianjur, AKB Soliyah. (AT/LN/BB/X-3)