Usul E-Voting Bakal Dibahas Tahun Depan

BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan penggunaan teknologi informasi (e-voting) dalam pemilu serentak, yang dinilai dapat mengurangi berbagai permasalahan ditahapan penghitungan suara yang seringkali ditemui saat menggunakan sistem manual.

Menanggapi usulan BPPT tersebut, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo tidak dapat berkomentar banyak, karena pembahasannya baru akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2020 mendatang.

"Saya belum bisa berkomentar, karena tahun depan baru dibahas bersama dengan DPR dan KPU," ujar Tjahjo saat memberikan keterangan pada Selasa (23/4).

Tjahjo juga menilai, usulan BPPT terkait penerapan e-voting tersebut belum dapat dibahas saat ini, karena KPU masih belum selesai bekerja.

Baca juga : Perludem: E-Voting Bukan Solusi Pemilu di Indonesia

"Tidak enak bahas, secara evaluasi di tengah KPU belum selesai kerja," terang Tjahjo.

Seperti Tjahjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga memiliki pandangan yang sama. Bawaslu menilai jika pembahasan e-voting masih terlalu dini jika dibahas saat ini, karena pihaknya masih menunggu evaluasi Pemilu 2019 terlebih dahulu.

"Saya rasa terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan soal itu, kami (Bawaslu) tunggu evaluasi," ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu pada Selasa (23/4).

BPPT sudah melakukan kajian dan mempraktekkan e-voting ini di lebih dari 900 pilkades. Perolehan suara pun langsung bisa diketahui saat TPS tutup.

Hasil rekapitulasi juga bisa langsung dikirim ke pusat data di tingkat desa. Setelah hasil perhitungan perolehan suara TPS dicetak, langsung dikirim ke pusat data dan terekapitulasi secara otomatis. (OL-8)