Dugaan Aliran Dana Asing Harus Ditelusuri PPATK

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bawaslu dimimta menelusuri dugaan adanya aliran dana asing pada Pilpres 2019. Aliran dana asing itu diduga diterima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kita minta (PPATK dan Bawaslu) tegas kepada penerima dana asing, kepada paslon siapa pun, baik 01 maupun 02,” kata pengamat anggaran dan politik Uchok Sky Khadafi.

Komunitas Pemerhati Indonesia (Kopi) sebelumnya menduga paslon 02 menerima aliran dana dari perusahaan asing. Dana yang diterima mencapai Rp276.249.984.262 atau setara US$18.557.147. Dana asing itu diduga diterima Sandiaga melalui tiga perusahaan asing, Uno Capital Holding INC, Reksadana Schroder USD Bound Found, dan Ace Power Investment Limited.

Uchok mengatakan Uno Capital Holding berkantor di Swiss. Negara itu dinilai sebagai surga warga negara asing menghindari pajak. Dia menyayangkan PPATK tidak mampu mencegah masuknya aliran dana tersebut. Padahal dana itu diduga sudah me-ngalir sejak Agustus 2018. “Ini asal muasal masuk dana dari mana? Masuknya itu Agustus 2018, ini setelah penetapan paslon, dana masuk. Ini kenapa PPATK jebol ya? Katanya sistem bagus, tapi kenapa bisa jebol?” sesal dia.

Uchok meminta PPATK menelusuri temuan tersebut. Terlebih, PPATK sebelumnya juga sudah mengendus adanya aliran dana asing itu. “Ada dugaan dana asing masuk ke Indonesia dan ditegaskan PPATK kemarin, dan datanya sudah ada di sini. Tinggal dikerjakan,” tegas dia.

Pengamat politik Wempi Hadir mengatakan dugaan aliran dana asing ini bukan main-main.

Itu membuktikan adanya intervensi pihak asing terhadap Pilpres 2019. “Secara politik kita belum berdaulat kalau hasil temuan ini benar,” kata Wempi.

Partai Gerindra membantah tegas info adanya transfer uang hingga ratusan miliar rupiah itu. DPP Gerindra mengaku sudah mengecek soal informasi itu dan memastikan bahwa info tersebut adalah hoaks. “Itu hoaks,” ujar Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria.

“Faktanya tidak seperti itu. Kami masih kesulitan dana untuk kegiatan kampanye.’’ (Pro/P-1)