Pemblokiran Konten Radikalisme kian Meningkat

KONTEN radikalisme dan terorisme yang telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari 2018 hingga 2019 terbanyak berasal dari platform media sosial Facebook dan Instagram. Demikian disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Dari 10.499 konten yang diblokir selama 2018, sebanyak 7.160 konten di Facebook dan Instagram. 1.316 konten di Twitter, 677 konten di Google/Youtube, 502 konten di Telegram. 502 konten di file sharing dan 292 konten di situs.

"Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1.031 konten yang terdiri 963 konten Facebook dan Instagram dan 68 konten di Twitter," tutur Ferdinandus.

Ia mengatakan terdapat pertumbuhan pemblokiran konten radikalisme dan terorisme secara signifikan jika dibandingkan sejak 2009 sampai 2017.

Dalam kurun waktu 2009-2017, pemblokiran konten yang berkaitan radikalisme dan terorisme hanya sebanyak 323 konten. Itu terdiri atas 202 konten di situs, 112 konten di platform telegram, delapan konten di Facebook dan Instagram dan satu konten di Youtube.

Di sisi lain, Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAG) Siti Musdah Mulia menyatakan kaum perempuan rentan menjadi pelaku terorisme dan korban sekaligus penyebar hoaks terutama yang berbau agama.

Baca Juga: Membendung Radikalisme Melalui Dunia Maya

"Kaum perempuan itu kalau dicekoki dengan urusan agama tentunya paling cepat. Apalagi kalau sudah ada istilah sami'na wa atho'na (Kami mendengar dan kami taat), itu perempuan jauh lebih loyal ketimbang laki-laki," ujar Musdah.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kini kelompok radikal teroris lebih senang merekrut kaum perempuan, termasuk dengan modus pernikahan.

Sementara itu, Forum Dialog Perempuan dan Pemilu 2019 telah menggelar diskusi, kemarin. Diskusi tersebut bertajuk Misinformasi dan Disinformasi dalam Kampanye Pemilu.

Hadir sebagai pembicara Evi Novida Ginting (KPU RI) KPU kini telah membentuk unit khusus untuk melawan hoaks dan serangan fitnah kepada KPU berupa tim siber antihoaks yang berada di seluruh wilayah hingga di 34 provinsi. KPU meminta tim bekerja secara aktif membantah berbagai hoaks di media sosial. (Dro/Ant/P-3)