Sistem Pendanaan Parpol Perlu Dibenahi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi empat kantor dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik guna berdiskusi terkait dengan upaya perbaikan pendanaan parpol. Kemarin, tim KPK mendatangi empat parpol, yakni PKS, Gerindra, PDIP, dan PKB.

"Tim satgas untuk politik berintegritas yang ada di Diknyanmas (Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat) KPK mulai mendatangi kantor-kantor DPP parpol dan berdiskusi terkait dengan upaya perbaikan pendanaan parpol," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Tim akan didampingi Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur Dikyanmas Giri Suprapdiono. Selain DPP parpol, KPK juga mendatangi empat DPW/DPD parpol di DKI Jakarta.

Kunjungan ke sejumlah DPP dan DPW/DPD parpol tersebut bertujuan berdiskusi terkait dengan pendanaan parpol bersama dengan unsur pimpinan parpol. "Karena dari banyak kajian yang dilakukan dan juga dari kasus-kasus yang dicermati oleh KPK, salah satu akar persoalan dari korupsi politik yang harus diselesaikan ialah dari aspek pendanaan," ungkap Febri.

Bendahara Umum PKB Eko Putro Sandjojo mengharapkan kajian bersama KPK terkait dengan bantuan dana parpol bisa menekan angka korupsi. "Kita ada pertemuan hari ini (kemarin) mengkaji dana bantuan partai itu berapa yang wajar. Diharapkan parpol melakukan pekerjaan dan tugas dengan baik," katanya seusai berdiskusi dengan tim KPK.

Baca Juga : Parpol Bersedia Ikuti Rencana KPK Panggil Bendahara

Ia mengatakan inisiasi dari KPK untuk menciptakan dana bantuan yang wajar dan terukur akan menuntut parpol menunjukkan iktikad melakukan perubah-an internal. Salah satunya, memperbaiki sistem kaderisasi partai.

"Tidak bisa ditampik partai juga akan melakukan kaderisasi. KPK realistis dan berusaha mengusulkan yang bisa diterima publik, bahwa negara membantu, sehingga partai bisa memperbaiki kualitas kadernya," jelas Eko.

Lebih jauh, Eko menjelaskan dalam diskusi bersama KPK terdapat usulan mengenai reward and punishment bagi parpol. Menurutnya, hal tersebut bisa diterapkan untuk memacu parpol lebih baik dalam mengembangkan demokrasi.

Sementara itu, Direktur Dikyanmas KPK Giri Suprapdiono mengatakan KPK mengerti parpol masih sering tersangkut masalah korupsi. Maka dari itu, butuh koordinasi dengan parpol untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah yang selama ini hinggap di tubuh parpol. "Parpol itu penting karena menciptakan pejabat politik. Kita perlu perbaiki sistem pendanaannya," kata Giri. (Faj/*/P-2)