Pungli Pelayanan Publik Kerap Diciptakan

KETUA Ombudsman Amzulian Rifai mengungkapkan masih ada laporan mengenai instansi yang hingga saat ini melakukan pungutan liar atau korupsi, terutama dalam pelayanan publik. "Bahkan korupsi dalam pelayanan publik tersebut terkesan diciptakan karena antrean begitu panjang tanpa menambah loket pelayanan," kata dia di sela seminar internasional Ombudsman di Palembang, Sumsel, kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya agar pelayanan umum semakin baik dengan melakukan pembinaan. "Sekarang ini hampir semua sektor mengalami disrupsi akibat perubahan teknologi yang begitu cepat," ujar guru besar Universitas Sriwijaya itu.

Dalam upaya mengatasi perubahan tersebut, kata dia, dibutuhkan kesiapan semua pemangku kepentingan. Apalagi, disrupsi dalam pelayanan publik amat signifikan dampaknya mengingat pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban pemerintah.

Baca Juga:  Sandiaga Tuding BPJS Salah Target Sehingga Jeblok

Menurutnya, disrupsi terjadi saat masyarakat mendambakan pelayanan yang berkualitas, murah, cepat, dan terjangkau sekaligus kebutuhan terus berkembang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam pengembangan pelayanan diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan informasi. Dalam konteks itu pemerintah perlu menyadari pentingnya memahami kebutuhan masyarakat.

Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dalam pembentukan regulasi sehingga pada saat diberlakukan tidak terjadi resistensi. Yang jelas, sambungnya, standar pelayanan harus jelas karena sangat dibutuhkan masyarakat. "Bukan itu saja, dengan standar pelayanan yang jelas, maka dapat menekan terjadinya korupsi," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan pertemuan melalui seminar itu sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik berkorelasi pada tingkat kesejahteraan warga.

"Pelayanan memang menjadi kewajiban pemerintah sehingga untuk meningkatkan itu semua perlu didukung semua pihak," tambahnya.

Dalam acara seminar internasional itu juga diberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang memberikan pelayanan dan kepatuhan serta kompetensi tertinggi pada 2018. Daerah yang mendapat penghargaan itu ialah Sulteng, Kota Bogor, Kabupaten Banyumas, Gunung Kidul, dan Bantul. (Ant/P-2)