Gencatan Senjata Bisa Akhiri Kekerasan di Papua

PENGHENTIAN kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua, sejatinya perlu direalisasikan secepat mungkin. Gencatan senjata pun dipandang sebagai jalan keluar terbaik guna mencegah konflik semakin meluas.

"Jadi, semua tidak diperkenankan memakai kekerasan. Kalau tidak seperti itu, pola kekerasannya berulang, tidak akan ada ujungnya," ujar peneliti senior LIPI Adriana Elisabeth ketika dihubungi, kemarin.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi gugurnya tiga prajurit TNI yang diduga dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua, pekan lalu. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan, tidak ada toleransi terhadap kelompok mana pun yang terbukti mengancam kedaulatan negara. Aidi lebih setuju apabila status eskalasi ancaman secara politik di Pa-pua ditingkatkan menjadi darurat militer.

Namun demikian, Adriana yang juga mantan Ketua Tim Kajian Papua LIPI itu menilai, peningkatan status penanganan ancaman keamanan di Papua, dari tertib sipil yang menekankan upaya polisioner menjadi darurat militer atau pelibatan TNI secara total, bukan solusi. Apalagi dunia internasional juga terus memotret cara pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan di Papua.

"Kalau sudah dijadikan daerah militer, tidak ada lagi akses bagi masyarakat sipil masuk. Kemudian tidak ada informasi yang bisa diperoleh kecuali dari militer yang ada di sana. Informasinya pun menjadi tidak transparan lagi mengenai apa sih yang terjadi di sana."

Baca Juga : LIPI: Gencatan Senjata Bisa Selesaikan Kasus Kekerasan di Papua

Menurut dia, apabila memang benar jumlah kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang disebut bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 50 orang, sangat tidak realistis cara penanganan-nya dengan menerjunkan ratusan prajurit. "Karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu memprogram secara serius gencatan senjata," ujarnya.

TNI anggap separatis

Pandangan berbeda diungkapkan Muhammad Aidi yang menilai istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) diprediksi tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya penanganan seperatis bersenjata di Papua. Apalagi status penanganan Papua selama ini masih berada di level tertib sipil atau menekankan pada upaya polisioner, polisi di depan dan TNI mendukung di belakang.

"Yang bisa meningkatkan eskalasi status itu ialah negara, dalam hal ini persetujuan DPR dengan presiden. Kita di sini kita hanya pelaksana saja. Kenapa? Karena faktanya ada sekelompok orang yang angkat senjata, melakukan pemberontakan, dan mengancam kedaulatan negara," ujarnya.

Lebih jauh, terang dia, TNI dalam insiden di Papua tidak mengenal istilah KKB. TNI pun selalu menyebut kelompok pemberontak yang sudah membunuh puluhan prajurit dengan istilah KKSB. "Jika persoalan itu sudah merongrong kedaulatan negara, ya separatis namanya. TNI harus di depan," pungkasnya. (*/P-4)