Pimpinan BUMN Diminta Cegah Paham Radikal di Lingkungan Internal

PARA Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk dapat melakukan identifikasi dan mengambil keputusan dalam upaya melakukan pencegahan paham radikal terorisme agar tidak menyebar di lingkungan instansi kantor BUMN.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, saat menjadi narasumber utama pada pembukaan acara BUMN Great Leaders Camp. Acara ini dihadiri 181 peserta terdiri atas 148 Dirut BUMN, 4 Wakil Dirut BUMN, 25 pejabat Kementerian BUMN, dan 4 Pemimpin Redaksi  ini digelar di Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Minggu (10/3) malam.

"Jadi ini para CEO BUMN ini dia harus bisa mengidentifikasi dan mengambi keputusan mengenai bagaimana cara mencegah, mengidentifikasi, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang cepat sehingga betul-betul steril semua anggota BUMN khususnya dan juga termasuk lingkungannya," ujar Suhardi.

Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan, sesuai penjelasan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno, bahwa ada 2 juta lebih seluruh karyawan dari organisasi BUMN yang kemungkinan bisa terinfiltrasi penyebaran paham radikal. Karena penyebaran paham itu bisa masuk dari mana saja.

"Untuk itu tadi saya jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah itu, bagaimana cara menghindarinya dan bagaimana cara mengambil keputusan. Kita harapkan dengan apa yang dijelaskan ini tentunya bisa menjadi pencerahan buat mereka dan para CEO BUMN ini bisa langsung untuk mengambil tindakan demi kebaikan BUMN," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Ia juga berharap kepada setiap BUMN ke depannya untuk bisa menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan BNPT sebagai upaya pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan masing-masing.

"Pasti, tidak mungkin tidak menjalin kerja sama, harus. Pegawai BUMN kita semuanya ada 2 juta lebih.Tadi di mana ada 150 CEO BUMN se-Indonesia yang ada di bawah kendali Menteri BUMN. Kalau bisa bersinergi dengan baik insya Allah kita semuanya akan maju untuk bangsa ini," ujarnya.

Dalam paparannya, Suhardi juga menyampaikan bagaimana upaya kelompok radikal terorisme selama ini melakukan penyebaran pahamnya baik mulai tingkat sekolah dari usia PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk di lingkungan kantor pemerintah dan BUMN. 

Menanggapi pertanyaan salah satu Dirut BUMN yang berharap adanya kurikulum khusus terhadap menumbuhkan pendidikan karakter terhadap anak bangsa dan juga terhadap jajaran pegawai BUMN, Kepala BNPT mengatakan jika hal tersebut selama ini sudah dibahas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbut) dan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).  

"Iya selama ini sudah kita sampaikan untuk bisa menjadi kurikulum. BNPT untuk masalah radikalisme dan BNN untuk masalah narkotika. Jadi akan dimasukkan. Tetapi untuk BUMN ini kami serahkan kepada Ibu Menteri BUMN, kalau ada, kami siap menjadi guru atau mentor. Katakan mungkin ada rekruitmen pegawai, kita berikan mereka paham-paham yang benar-benar sejuk agar mereka berhati-hati dan akan kami kasih tahu mereka mengenai modus-modus operandinya," ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Baca juga: KPU Jamin Netralitas Debat Ketiga

Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak muda termasuk chief atau eksekutif muda yang ada di bawah CEO BUMN ini banyak yang memiliki pemikiran cemerlang dan tidak munutup kemungkinan terinfiltrasi paham radikal.

"Karena ada kementerian, mungkin bapak-bapak pernah mendengar berita beberapa tahun lalu bahwa beberapa orang di kementerian yang sudah menjabat di eselon strategis yang bisa menentukan untuk mengambil keputusan malah bisa terpapar. Dan itu sudah saya ingatkan kementerian itu untuk segera mengganti pejabat-pejabat  tersebut. Karena kalau tidak akan sangat berbahaya. Kalau bisa mencegah itu lebih bagus daripada nanti sudah terlanjur," ujarnya. 

Sementara itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan bahwa penyebaran paham radikal terorisme selama ini sudah tidak mengenal tempat. Karena itu perlu mengundang Kepala BNPT untuk memberikan pembekalan secara utuh kepada para CEO BUMN.

"Kami meminta Kepala BNPT untuk memberikan gambaran kepada kita semua mengenai sebenarnya seberapa besar masalah terorisme ini, dan dari hasil paparan tadi terlihat bahwa ternyata sangat besar. Karena usaha dari BUMN itu beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tentu ini kita tidak terlepas dari masalah itu, terutama karyawan kita secara menyeluruh itu hampir 2 juta orang di seluruh Indonesia," ujar Rini.

Dikatakan, kalau seluruh pihak di BUMN tidak menjaga dari awal terhadap instansinya untuk mencegah menyebaran paham radikal terorisme seperti yang dikatakan Kepala BNPT, bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Kita harus benar-benar menghadapinya harus dari awal, jangan di akhirnya. Jangan berharap kita bisa menuntaskan kalau cuma di akhirnya saja. Karena inilah makanya saya rasa ini membuka mata teman-teman semua CEO-CEO BUMN yang mana tentunya nanti kita biasanya pada akhir pertemuan ini kita memberikan rumusan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan," tandasnya. (OL-9)