Headline

Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.

Survei SMRC: Mayoritas Publik Percayai Kemampuan KPU dan Bawaslu

Rahmatul Fajri
10/3/2019 17:25
Survei SMRC: Mayoritas Publik Percayai Kemampuan KPU dan Bawaslu
(MI/Susanto)

SAIFUL Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis temuan terkait dengan pemilih calon presiden dengan integritas penyelenggara pemilu.  Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan sebagian besar responden mempercayai kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilu.

"Mayoritas publik menilai penyelenggara pemilu percaya mampu melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan perundang-undangan. Ini temuan yang positif," kata Deni, ketika konferensi pers di SMRC, Jl Cisadane, Jakarta Pusat, Minggu (10/3)

Dari hasil temuan, 54,9% menyatakan akan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin. Dari jumlah tersebut, hanya 4,9% kurang yakin dengan KPU, sedangkan yang meragukan Bawaslu sekitar 6%.

Menurut Deni, responden yang meragukan kemampuan KPU dan Bawaslu paling banyak berada di kelompok pemilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dari 32,1% pemilih Prabowo-Sandiaga, 21% di antara mengaku kurang yakin KPU bisa menyelenggarakan Pemilu. Selain itu, terhadap penilaian kepada Bawaslu, 16,9 persen kurang yakin Bawaslu bisa mengawasi Pilpres.

"Penilaian terhadap penyelenggara Pemilu ternyata berhubungan dengan preferensi politik. Mereka yang tidak yakin dengan kompetensi KPU dan Bawaslu, lebih banyak berasal dari pasangan Prabowo-Sandiaga dibandingkan Jokowi-Amin," kata Deni.

Bila digabungkan, ada sekitar 50%-70% responden yang meyakini kemampuan KPU dan Bawaslu. Akan tetapi, dengan masih ada sebagian yang meragukan, hal itu menjadi catatan bagi KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan kinerja. Mereka diharapkan mendongkrak kepercayaan publik.

Hal yang menjadi kekhawatiran, kata Deni, jika mayoritas pemilih meragukan kapasitas penyelenggara Pemilu. "Maka hasil Pemilu tidak memiliki legitimasi," kata Deni. (A-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya