PGI Sambut Baik Rekomendasi NU soal Istilah Kafir

PERSEKUTUAN Gereja Indonesia (PGI) menyambut baik rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang mengusulkan agar sebutan kafir terhadap non-Muslim Indonesia dihapus.

“Kami menghargai keputusan itu ya. Saya kira, ini adalah satu perkembangan yang kami sambut dengan baik," ujar Ketua PGI, Pendeta Hendriette Hutabarat Lebang, usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (5/3).

Baca juga: Bawaslu Sebut E-KTP WNA Terbanyak di Bali, Jabar dan Aceh

Menurutnya, istilah kafir terhadap seseorang atau kelompok non-Muslim, dapat mengganggu persaudaraan masyarakat sebangsa dan setanah air. Sebab, kata Hendriette, implementasinya bisa berujung pada tindakan yang diskriminatif, bahkan juga dapat menimbulkan stigmatisasi negatif.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Umum PGI, Pendeta Ghomar Gultom. Ia mengatakan, penggunaan kafir cukup digunakan internal agama saja dan tidak dibawa ke area publik.

"Buat saya tidak aneh, bukan hal baru untuk NU karena NU selama ini sudah mlihat bahwa yang harus dikedepankan adalah persaudaran insaniyah. Jadi apa yang NU lakukan adalah penegasan saja terhadap sikap mereka selama ini," ujarnya.

Dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3), ditetapkan 5 rekomendasi, yang salah satunya soal istilah kafir. Musyawirin (peserta Munas) menilai, sebagai dasar negara Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya. Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara dan yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama.

Baca juga: Munas NU: Non-Muslim bukan Kafir, Mereka Warga Negara

Hal itu selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah. Piagam Madinah menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa atau umat, yang berdaulat di hadapan bangsa/umat lainnya, tanpa diskriminasi.

Kehadiran PGI ke Istana untuk mengundang Presiden Jokowi menghadiri Konferensi Gereja dan Masyarakat yang akan diselenggarakan di Manado, Sulut, pada 28-31 Maret 2019. (OL-6)