Fahri Prediksi PKS Gagal ke Parlemen

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan lolos ke parlemen di Pemilu 2019. Menurutnya, berat bagi PKS menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%.

"Ya enggak bakal lolos lah (ke DPR), berat. Meskipun saya percaya Pak Prabowo (capres Prabowo Subianto) menang karena arus bawah, tapi PKS berat," kata Fahri.

Menurut Fahri, setidaknya ada dua alas-an mengapa PKS gagal lolos le DPR. Salah satunya, ia menyebut-nyebut soal surat pengunduran diri bertanggal kosong yang harus ditandatangani caleg PKS.

"Kalau Anda mau jadi caleg gitu, mau berjuang untuk PKS? Nanti itu pimpinan bisa tinggal memberikan tanda tangan untuk diserahkan ke KPU, langsung Anda gugur," tuturnya.

Fahri juga menyinggung soal ikrar janji setia PKS. PKS diketahui sempat menyodorkan pakta integritas itu demi memperkuat soliditas struktur dan kader PKS. Menurut Fahri, pakta integritas itu akhirnya banyak membuat kader PKS kabur. Ia menyinggung soal PKS kerap memecat struktur di jajarannya.

Baca Juga : Fahri Hamzah Yakin PKS tak Masuk Parlemen

"Kedua, semua kader disuruh menandatangani kesetiaan ulang. Orang nanya ini? Akhirnya orang kabur. Ngapain kayak gitu. Partai kan memperluas basis, ini kerjanya mecatin orang," ujar Fahri.

Fahri yang juga inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) menyebut PKS dekat dengan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). PKS pun dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Hal itu disampaikan Fahri ketika ditanya terkait dengan ketidakhadiran kader PKS di deklarasi Garbi DKI Jakarta.

"Semua diundang, PKS juga diundang, tapi PKS ini kan menurut saya PKS dengan Jokowi lebih dekat. Kenapa? Karena feodal, tidak terbuka, tidak berani apa adanya. Dan kalau saya boleh ngomong, PKS itu terutama pimpinannya lebih menginginkan Jokowi dari awal. Saya ini kan dipecat gara-gara mereka mulai masuk Istana kan."

Membantah

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah pernyataan Fahri tersebut.

"Itu sudah jelas tidak benar. Dari dulu PKS posisinya sangat jelas. Ketika Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) pertama kali ketemuan dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi menawarkan untuk masuk, tapi sejak dari itu sikap PKS sangat-sangat jelas. Itu adalah tahun 2015, sudah jelas kami berada di luar kabinet," kata Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menegaskan partainya tak pernah tertarik bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Dia lalu mencontohkan sikap PKS yang kerap mengkritik kebijakan Jokowi. Namun, Hidayat tak menampik dalam beberapa kesempatan PKS juga mendukung kebijakan Jokowi. Menurutnya, hal itu semata karena melihat program tersebut baik untuk rakyat.

"Sudah sangat jelas dari dulu sudah demikian. Tidak pernah PKS bermain mata kemudian berada di dalam kabinet," ujarnya. (Ant/P-1)