Senin 04 Maret 2019, 19:53 WIB

Pemohon Uji Materi UU Pilkada Perbaiki Permohonan

Pemohon Uji Materi UU Pilkada Perbaiki Permohonan

MI/RAMDANI

 

PEMOHON pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) menegaskan permohonan kembali dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemohon tetap merasa dirugikan atas berlakunya frasa pemilihan berikutnya pada Pasal 54D Ayat (2) UU Pilkada," kata kuasa hukum pemohon Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Senin (4/3).

Baca juga: KPU Belum Terima Data 1.680 KTP-E WNA dari Dukcapil

Adapun ketentuan tersebut menyebutkan bahwa jika perolehan suara pasangan calon kurang dari jumlah yang ditentukan, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Yusril menjelaskan, bahwa kliennya merasa ketentuan tersebut telah memberikan penjelasan yang multitafsir terkait dengan pemilihan.

"Apakah pemilihan berikutnya yang dimaksud adalah pemilihan yang diselenggarakan oleh pasangan calon perseorangan dengan kolom kosong untuk kedua kalinya, ataukah pemilihan yang benar-benar dibuka siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya," ujar Yusril.

Menurut Yusril, kata "pemilihan" itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk mengikuti pemilihan berikutnya. Pemohon dalam perkara ini adalah Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang merupakan pasangan calon dalam Pilwalkot Makassar 2018 dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal.

Dalam dalilnya, pemohon menyebutkan bahwa Pilwalkot Makassar 2018 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pemohon selaku paslon nomor urut 1, serta Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai paslon nomor urut 2.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, KPU menetapkan bahwa Pilwalkot Makassar 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu pemohon melawan kolom kosong.

Baca juga: Polisi: Andi Arief Sebatas Pengguna

Namun, hasil penghitungan suara pemilihan Pilwalkot Makassar menunjukkan bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak 264.245 suara, sementara kolom kosong memperoleh suara sebanyak 300.795.

Pemohon kemudian mengajukan sengketa hasil Pilwalkot Makassar ke MK pada tanggal 10 Agustus 2018. Namun, permohonannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah karena tidak memenuhi syarat formal. (Ant/OL-6)

 

Baca Juga

Antara

Di Balik Terbit Rencana Tersimpan Bencana

👤Muklis Effendi (Story Builder) 🕔Kamis 27 Januari 2022, 23:53 WIB
Publik baru terperangah kemudian marah ketika LSM Migrant Care menyebut bangunan itu sebagai kerangkeng manusia, tempat bagi perbudakan...
Antara

Buronan Pidsus Kejagung Berjumlah 247 Orang

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 23:03 WIB
Namun, Febrie tidak bisa memastikan berapa banyak jumlah buronan yang bersembunyi di...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

PDIP: Arteria Dahlan Dahlan Sudah Diberi Sanksi Peringatan

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 27 Januari 2022, 20:29 WIB
Menurut Hasto, hal ini menjadi pelajaran bagi Arteria dan seluruh kader meskipun apa yang disampaikan Arteria dalam kapasitas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya