KPU Bantah Hoaks Surat Suara Tercoblos

KPU Sumatra Utara menegaskan video singkat mengenai surat suara tercoblos nomor urut 01 di Kota Medan yang beredar di media sosial ialah kabar bohong alias hoaks.

"Kami jelaskan bahwa itu adalah informasi yang bohong dan hoaks," kata Ketua KPU Sumatra Utara Yulhasni saat memberikan keterangan di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin.

Yulhasni menjelaskan video yang beredar ialah rekaman kejadian pada 2018 saat pilkada Tapanuli Utara ketika ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan mereka mendatangi KPU Tapanuli Utara.

Ia menegaskan peristiwa itu bukan peristiwa di Kota Medan. "Kenapa itu dipastikan hoaks karena kami pastikan bahwa sampai saat ini KPU Kota Medan belum menerima surat suara presiden dan wakil presiden," jelas Yulhasni.

Terkait dengan teriakan 01 yang ada di dalam video itu, kata dia, tidak merujuk pada nomor urut capres-cawapres untuk Pemilu Presiden 2019.

"Kalau misalnya rekan-rekan mendengar suara teriakan 01 01 karena sebenarnya 01 itu yang mereka protes. Karena memang petahana saat itu di Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara yang dianggap melakukan kecurangan dan KPU dianggap terlibat," sebutnya.

Ia menambahkan juga mengenai amplop yang diangkat dalam video tersebut merupakan surat C1 scan yang akan diunggah. "Jadi, bukan C1 yang sudah tercoblos," tukasnya.

Baca Juga: KPU Medan Pastikan tidak Ada Surat Suara Tercoblos

Terpisah, Ketua Kode Inisiatif, Veri Juanidi, mengomentari rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang ingin melakukan audit forensik IT KPU pada April mendatang.

Audit forensik IT dilakukan untuk menemukan potensi-potensi kecurangan dalam sistem penghitungan suara. Veri berpendapat, jika ada salah satu kubu yang meminta audit forensik IT, sebaiknya KPU memberikan kesempatan itu dengan membukanya.

"Partisipasi yang tinggi, proses keterbukaan terhadap seluruh proses, dan bahkan tidak terkecuali adalah IT, dan bahkan kalau misalnya ada permintaan dari salah satu kubu terhadap, misalnya, ada pertanyaan ini IT-nya harus diuji forensik dan sebagainya, ya buka saja," ujar Veri di Kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin. (Ths/PJ/Medcom/*/P-3)