Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES peradilan yang kredibel dan dapat dipercaya serta menghadirkan kepastian hukum adalah salah satu fondasi penting untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
Menurut Presiden Joko Widodo, kepastian dan transparansi hukum merupakan pilar penting kekuatan bangsa menuju Indonesia yang maju.
Presiden Jokowi menegaskan peran penting peradilan tersebut saat menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Agung RI 2019 di Jakarta Convetion Center, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).
Sidang pleno itu bertema 'Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi'.
Dalam upaya memberikan kepastian hukum, jelas Presiden, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah, seperti pemberantasan korupsi dan pungli, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta reformasi birokrasi.
"Ini semua merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa. Namun, apa yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak diimbangi dengan dukungan lembaga peradilan," tandasnya.
Baca juga: Jokowi dan JK Hadiri Sidang Pleno Istimewa MA
MA, sambung Kepala Negara, turut menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia melakukan lompatan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, melonjaknya peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis dari angka 120 ke 73.
"Di situ ada peran penting dari reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin MA. Saya semakin optimis bahwa sistem peradilan di Indonesia akan semakin inovatif, semakin maju, dan memperkuat kepercayaan dari rakyat akan keadilan," tandasnya.
Acara itu turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua DPD Oesman Sapta Odang serta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. (OL-3)
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi Google LLC. Google wajib bayar denda Rp202,5 Miliar terkait monopoli Google Play Billing System di Indonesia.
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved