Muhammadiyah Jaga Jarak dari Politik Praktis

MUHAMMADIYAH menegaskan pendirian untuk tetap menjaga diri dari politik praktis yang merupakan wilayah kerja partai politik.

Di tahun politik ini, mereka memilih mengambil jarak dari pergulatan kekuasaan.

Penegasan itu dilontarkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir seusai Sidang Tanwir Ke-51 Muhammadiyah di Bengkulu yang berakhir kemarin. Menurutnya, Muhammadiyah ialah organisasi dakwah sehingga tidak semestinya terlibat dalam politik praktis.

“Jika organisasi dakwah berimpitan dengan partai politik dan kekuatan politik, yang terjadi ialah politisasi ormas dan agama,” ujar Haedar.

Muhammadiyah, kata dia, mengubah pergerakan dari bersikap pasif dengan partai politik menjadi cenderung proaktif berkomunikasi dengan partai-partai politik. Namun, jarak dengan partai tetap dijaga agar tidak abu-abu bahwa ormas Muhammadiyah masuk politik praktis.

Politik, terang Haedar, baik selama mengikutsertakan nilai-nilai moral dan etika. Politisi yang baik tentunya belajar bahwa politik bukan tentang upaya meraih kekuasaan semata, melainkan juga soal kebajikan untuk orang banyak dan bertata krama.

“Politik ialah urusan muamalah atau hubungan sesama manusia. Memperjuangkan kekuasaan, menduduki pemerintahan, dan setelah itu bagaimana negara diurus. Ini nilai luhur. Politik tidak boleh dibiarkan lepas kendali karena berpotensi menumbuhsuburkan paham Machiavellisme yaitu menghalalkan segala cara,” kata Haedar.

Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu menelurkan sembilan rekomendasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya menjadikan agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia sebagai fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral spiritual bangsa.

Rekomendasi lainnya ialah melakukan rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia berbasis pada karakter bangsa. Muhammadiyah juga merekomendasikan agar pemerintahan dijalankan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat konstitusi serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. (lihat grafik)

Nilai islami
Saat menutup Sidang Tanwir Muhammadiyah, kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya me­nguatkan hubungan antarsesama manusia. Dia juga menilai umat Islam di Indonesia kurang menerapkan nilai-nilai islami dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan mengutip hasil penelitian dua profesor dari Georgetown University, ­Amerika Serikat, Kalla mengatakan justru masyarakat di negara-negara dengan sedikit umat Islam yang lebih islami dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

“Singapura dinilai tata kehidupannya yang islami, bukan ibadahnya. Kita sebaliknya, kita kuat dalam ibadah dan akidah, tapi tidak kuat dalam tata kehidupan yang islami,” tutur Kalla.

Menerapkan nilai-nilai keislaman dalam hidup bermasyarakat, lanjut Wapres, menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan khususnya di negara dengan berbagai perbedaan seperti Indonesia. “Kita harus tetap menghargai perbedaan-perbedaan itu. Maka apa yang penting juga ialah Islam sebagai tata nilai. Itu yang justru dilaksanakan oleh negara negara yang (mayoritas) penduduknya bukan Islam.”

Wapres mencontohkan negara-negara yang menggunakan agama sebagai alat kekuasaan justru berakhir buruk dengan adanya konflik internal.

Dia menekankan pentingnya peran organisasi keagamaan Islam untuk mendorong dakwah muamalah yang mementingkan kebersamaan antarumat beragama sebagai perjuang-an menjaga persatuan di Indonesia. (Ant/X-8)