TKI di Malaysia Diminta tidak Golput

MANTAN Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dosen politik Universitas Indonesia Chusnul Mariyah meminta para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tidak memilih untuk golput di Pemilu 2019.

Imbauan tersebut disampaikan Chusnul saat silaturahmi dengan Himpunan Warga Muhammadiyah Bulubrangsi (HWMB) di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) 2 Arehla di Jalan Raja Alang, Kuala Lumpur, Sabtu (16/2) malam.

"Para TKI jangan golput pada Pemilu 2019 nanti. Kalau anda golput siapa yang nanti mengawasi Pemilu 2019," katanya. HWMB merupakan perkumpulan para TKI Muhammadiyah asal Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang merantau bekerja di Malaysia.

Chusnul juga mengajak para TKI untuk ikut dalam gerakan relawan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengawal suara di TPS.

Baca juga: Pemilih Luar Negeri Kesulitan Mendaftar

"Saya tidak tahu kalau di luar negeri manipulasi suara dilakukan di mana, tetapi kalau di Indonesia banyak dilakukan di kecamatan yang jauh dari TPS dan jauh dari KPU. Awasi dan ikut di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)," katanya.

Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah 2010-2015 ini meminta anak-anak muda Muhammadiyah yang menuntut ilmu di Malaysia agar menguasai peraturan-peraturan Pemilu 2019.

"Niatlah kita di sini untuk menjemput rejeki demi anak dan istri. Pahami peraturan pemilu dan sekarang adalah kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019," katanya.

Chusnul juga memastikan kepada para TKI apakah mereka sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum dan memastikan kalau hendak kembali ke Indonesia saat Pemilu 2019 meminta formulir pindah pemilih.

"Yang tidak perlu diawasi itu formulir C1, C1 plano dan C7. Mengapa DPT itu penting karena dari DPT manipulasi pemilu dilakukan. Karena itu di era kami KPU pertama kali memiliki database penduduk dan pemilih secara berkelanjutan," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya waktu itu menyontoh dari Australia karena di negara tersebut memilih merupakan kewajiban dan mereka yang tidak ikut Pemilu bisa terkena denda sampai 130 dolar Australia. (OL-7)