Skandal Hoaks Stan Greenberg Terencana Matang dan Sistematis

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) memandang tuduhan keterlibatan Stan Greenberg sebagai konsultan Joko Widodo merupakan upaya terencana menghancurkan reputasi capres nomor urut 01 itu dengan membangun opini kehadiran konsultan asing terkait Israel di belakang kampanye Jokowi.

"Tuduhan Jokowi adalah klien Stan Greenberg merupakan hasil rencana jahat yang terencana dan bukan sekedar hoaks recehan," ungkap Juru Bicara PSI untuk teknologi informasi Daniel Tumiwa dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (15/2).

Ia menilai tuduhan terkait Greenberg sebagai konsultan jelas disiapkan secara matang oleh kubu lawan Jokowi sajak lama.

Menurutnya, hoaks ini berbeda dengan hoaks sebelumnya terkait pemukulan Ratna Sarumpaet yang terkesan sporadis dan terburu-buru, hoaks ini dirancang sejak dua tahun lalu sebelum Pilpres dimulai.

Daniel mengungkapkan sejumlah fakta yang memang ditemukan pihaknya. Pertama sumber kebohongan yang menyatakan Jokowi merupakan klien Greenberg berasal dari laman daring berbahasa Inggris bernama political-strategist.com. Laman daring tersebut dibuat pada Desember 2016 dan didaftarkan oleh seseorang yang beralamat di Kanada.

Baca juga: Pengamat Prediksi Debat Kedua Pilpres Jadi Panggungnya Nomor 01

Laman daring palsu tersebut, menurut Daniel, dibuat menyerupai nama konsultan politik resmi Roland Vincent, The Political Strategist dengan alamat resmi thepoliticalstrategist.com.

Pada laman daring palsu tersebut, nama Stan Greenberg tercantum sebagai salah satu 'political strategist' yang memiliki kolom tetap.

Pada bagian profil Greenberg tercantum data pribadinya yang hampir sama persis dengan informasi Greenberg dalam laman daring resmi Greenberg. Namun, pada bagian nama klien di situs palsu tertulis salah satu klien Greenberg adalah Jokowi. Adapun di situs asli informasi ini tidak ada.

Fakta lainnya, menurut Daniel, kecuali Greenberg, semua nama nama political strategist yang tertera dalam laman daring palsu tersebut merupakan nama nama tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Israel.

Bagi Daniel, hal tersebut terlalu sempurna untuk dikatakan sebagai sebuah kebetulan semata dan situs tersebut betul betul terlihat sebagai website resmi berisi tulisan para pakar terkecuali semuanya tulisannya berasal dari 2017.

Uniknya, pada 5 Februari lalu, media daring RMOL secara mendadak mengutip informasi yang tertera pada laman daring palsu tersebut dan secara simultan pada 5 dan 6 Februari para tokoh dari Prabowo langsung menyebarkan tuduhan tersebut.

"Para penyebarnya pun bukan nama nama biasa, mulai dari Mustofa Nahra, Rachland Nasidik, Priyo Budi Santoso, Andre Rosiade, dan Ferdinand Hutahean. Bahkan media sosial resmi dari partai Gerindra pun ikut menyebarkan informasi dari situs palsu tersebut," terang Daniel.

Lebih lanjut Juru Bicara Bidang Kepemudaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyatakan pihaknya yakin hoaks tersebut ada hubungannya dengan lawan politik capres 01. Ia pun menilai dirinya tidak menuding tetapi sangat yakin akan hal tersebut.

"Kami melihat pola yang sama terjadi berulang kali, ini juga dilakukan orang yang sama dan dengan tujuan yang sama juga hanya modusnya yang agak berbeda. Kalau menuding tidak melihat pola karena case by case, tetapi karena saya melihat pola dan pihak yang paling diuntungkan dari kondisi bila publik percaya informasi tersebut adalah orang sama," tegas Dedek.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Komunikasi dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Ade Armando memandang berbagai keboongan yang ada dan yang seperti ini berbahaya jika terus dilakukan. Ia pun menilai bahwa hoaks ini sistematis, masif, dan terstruktur dan untungnya sudah terbongkar.

"Ini adalah contoh terbaik bahwa psicological operation dilakukan, kalau saya yakin kalau ini dilakukan kubu Prabowo, kalau tidak siapa lagi ? Lalu bagimana mungkin begitu artikel RMOL muncul langsung banyak respon dari elite Prabowo. Kalau menurut saya tidak kebetulan," tegas Ade.

Ia pun menilai pihak RMOL harus bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa mendapatkan tip mengenai situs tersebut dan data yang mereka peroleh berasal dari mana. Ia pun menilai Dewan Pers harus bersuara terkait bentuk bentuk jurnalistik serupa apakah dapat diterima secara profesional. (OL-2)