Hoaks Disebut Patahkan Kerja Pemerintah

KEPALA Staf Kepresidenan Moel­­doko mengatakan kerja luar biasa yang dilakukan pemerintah selama hampir lima tahun terakhir selalu dipatahkan hoaks atau berita bohong dan fit­nah yang sengaja dimunculkan terus-menerus.  

“Pemerintah sudah bekerja luar biasa, tapi hanya dipatahkan dengan semburan berita yang tidak jelas, berita bohong, fit­nah,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh In­do­nesia di Jakarta, kemarin.

Moeldoko menambahkan, be­rita bohong yang disemburkan se­ca­ra konsisten menciptakan sebuah kondisi post-truth yakni kondisi ketika kebenaran se­­olah menjadi tidak penting la­­gi sehingga akhirnya pembenaranlah yang dikedepankan.  

Moeldoko juga menekankan, ter­dapat istilah ‘firehouse of falsehood’ yang dilakukan dengan terus memunculkan berita bohong untuk membangun rasa takut sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian dan ke­ragu-raguan.

“Karena ini disemburkan te­­­­­rus-menerus dan konsisten, ma­ka sebagian besar kita ke­hi­­langan logika dan menyata­kan itu benar. Ini sungguh ­ber­­baha­ya,” ujar dia.  

Bila kondisi paradoks ini ­tidak dicermati dengan baik, imbuh Moeldoko, kerja seluruh humas pemerintah akan ­sia-sia.

“Teman-teman (kehumasan) bekerja siang malam menjadi tak ada maknanya. Presiden men­­­dengar keluhan masyarakat tiap pagi, tapi dengan semburan berita bohong bertubi-tubi, musnah dan hilang,” jelas dia.

Moeldoko menekankan harus ada sinergi antara fungsi kehumasan dan biro hukum untuk mengimbangi arus informasi yang disertai berita bohong atau tanpa fakta.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudian­tara mengatakan, selama Januari 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi lebih dari 70 hoaks. Jumlah itu menga­­lahkan angka total hoaks selama 2018.

Adapun Jumlah berita bohong selama 2018 hanya 60-an.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menilai hoaks terhadap pemerintahan merupakan bentuk ke­tidakmampuan pihak lain untuk bersaing sehat dalam Pil­­pres 2019.

“Berita yang tidak berdasarkan data valid merupakan bentuk ketidakmampuan mengakui keberhasilan,” kata Sidarto pada Seminar Menangkal Berita Bohong dan Hoaks Jelang Pilpres 2019, di Padang, Sumbar, Minggu (10/2). (Faj/Bay/Ant/X-6)