Moeldoko Pastikan Tidak Ada Dwifungsi TNI

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bahwa wacana perluasan jabatan bagi perwira menengah dan perwira tinggi TNI tidak akan membangkitkan dwifungsi TNI. Ia menyampaikan perluasan jabatan tersebut tidak akan memunculkan struktur baru yang berkaitan dengan sosial politik.

"Jadi pandangan tentang kembali pada dwifungsi itu pandangan kurang tepat. Jadi, jangan hanya komentar, tapi dilihat dulu referensinya," katanya saat ditemui di Aloft Hotel, Jakarta, Jumat (8/2).

Moeldoko menyampaikan bahwa saat TNI berdwifungsi kemudian dilakukan reformasi internal. Pertama, melakukan reformasi struktural dengan menghilangkan jabatan-jabatan yang bernuansa sosial politik.

Baca juga: Siap Amankan Pemilu, TNI AL di NTT Gelar Latihan Pengamanan

Kedua, memperbaiki paradigma doktrin. Maka itu, lahir lah UU TNI dan Pertahanan. "Semua doktrin berorientasi pada UU itu, sehingga fungsi sosial politik juga sudah hilang di situ," terangnya.

Untuk diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mewacanakan sejumlah perwira menengah dan tinggi TNI mengisi jabatan di kementerian atau lembaga pemerintahan. Wacana tersebut diharapkan bisa menjadi solusi bagi perwira menengah dan tinggi yang belum memiliki jabatan.

"Sebenarnya begini alasannya, pertama optimalisasi organisasi. Kedua, kegunaan keterlibatan TNI di sisi pertanian, di sisi lain itu kepentingan yang mendesak. Kalau ada kepentingan mendesak perlu disitu dihadirkan TNI, maka dihadirkan," terang Moeldoko. (OL-7)