Caleg Masyarakat Adat dan Disabilitas Bisa Tingkatkan Kesetaraan

PERHATIAN dan kesetaraan pada kaum disabilitas dan masyarakat adat masih dianggap rendah hingga saat ini. Salah satunya dalam akses terhadap keterlibatan di politik.

"Selama ini sulit sekali bagi kaum disabilitas untuk bisa ikut andil di politik dan pemilu," ujar April Syar, aktivis Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, dalam diskusi berjudul Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Masyarakat Adat sebagai Alternatif untuk tidak Golput, di D Hotel, Jakarta, Minggu (3/2).

April mengatakan, terlepas dari hal itu, di Pemilu 2019 ini perjuangan kaum disabilitas sudah mulai membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari 35 orang dengan disabilitas yang maju sebagai calon legislatif dari berbagai partai.

"Ini sebuah pencapaian meski belum bisa disebut sebagai kesuksesan," ujar April.

Ia berharap akan banyak pemilih yang mau memberikan suara bagi para caleg disabilitas. Dengan begitu, upaya perjuangan penyetaraan dan penyejahteraan disabilitas bisa semakin baik.

"Mereka bisa memperjuangkan kami kaum disabilitas," ujar April.

Sementara itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, saat ini, ada 157 orang utusan dari masyarakat adat yang maju sebagai calon legislatif di pemilu 2019.

Baca juga: Pembentukan Mahkamah Pemilu Solusi Berantas Korupsi Politik

Mereka merupakan calon yang dipilih berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat adat berbagai daerah asal mereka masing-masing.

"Jadi mereka ini bukan maju mencalonkan diri tetapi dipilih yang dinilai dari dedikasinya untuk masyarakat adat daerahnya," ujar Rukka.

Ia mengatakan, masyarakat adat memiliki harapan yang besar akan perubahan pada pemilu. Dengan banyaknya wakil mereka di parlemen, diharapkan perhatian pada masyarakat adat lewat aturan yang berpihak pada masyarakat adat bisa semakin meningkat.

"Mereka bisa jadi harapan untuk masyarakat adat yang selama ini tertinggal," tutur Rukka. (OL-2)