Ekonomi Rakyat Vs Industri Halal

CALON wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin akan menerapkan konsep ekonomi kerakyat­an guna mengatasi adanya kesenjang­an sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

“Kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena adanya disparitas kekuatan ekonomi, antara pengusaha besar berskala konglomerat dan usaha rakyat yang sangat terbatas,” kata Ma’ruf Amin  pada acara peluncuran dan bedah buku The Ma’ruf Amin Way di ­Jakarta, kemarin.

Hadir pada acara tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Ketua Umum KSPN Nasari Sahala Panggabean, dan Ketua Umum Arus Bawah Indonesia (Arbi) Lukmanul Hakim.
Menurut Amin, gagasannya soal ekonomi kerakyatan, yaitu membangun kemitraan yang lintas batas, tidak dibatasi wilayah, etnik, maupun agama.

Kemitraan itu dapat dilakukan dalam semua aspek ekonomi, baik retail, manufaktur, maupun jasa. “Membangun kemitraan juga dengan pengusaha berskala besar, yang saling menguntungkan,” katanya.

Amin mengkritik pola pembangunan ekonomi selama orde Baru yang justru membangun konglo­merasi yang hanya membesarkan sejumlah pengusaha. Gagasan untuk menjadikan pengusaha tersebut besar dan membantu rakyat yang terbatas dengan pola trickle down effect, ternyata tidak menetes ke bawah.

“Pelaku usaha kecil justru semakin sulit sehingga memunculkan kesenjangan sosial dan ekonomi,” katanya.

Karena itu, tambah Amin, pihaknya menawarkan gagasan ekonomi kerakyatan yang meng­utamakan gotong royong, kebersamaan, dan tolong-menolong. Dalam konsep ekonomi rakyat itu dikembangkan dalam semua aspek, termasuk para santri didorong menjadi pelaku usaha, yang disebutnya santripreneur.

Industri halal
Sementara itu, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, mengakui akan memprioritaskan industri halal di masa kepemimpinannya. Sandiaga berjanji menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia jika terpilih menjadi wakil presiden.

“Target Indonesia, (Prabowo-Sandiaga) menang, dalam lima tahun harus masuk lima besar ekonomi halal dunia, dan 10 tahun menjadi pusatnya ekonomi halal dunia. Lebih cepat lebih baik,” ­katanya di Jakarta, kemarin.

Sandiaga menjelaskan, industri halal merupakan salah satu ­pendobrak zona nyaman Indonesia. Ia pun menargetkan Global Islamic Economy Indicator Indonesia naik dari peringkat ke-10 menjadi ke-5.

“Saat ini Global Islamic Economy Indicator kita nomor 10, Malaysia nomor 1. Kita tegaskan di bawah Prabowo-Sandi lima tahun pertama kita masuk 5 besar. Di tahun berikutnya kita akan kalahkan ­Malaysia. Harus bisa, Sanggup? Mau? Are you ready? Ready,” ­paparnya.

Menurut dia, diperlukan ketegasan dalam pemerintahan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

Selain itu, kemudahan harus diberikan kepada UMKM dan kewirausahaan hingga political will.

“Nah, bagaimana caranya ­Prabowo-Sandi akan mendorong ke depan, tanpa maksud untuk meng­urang-ngurangi. Pertama, harus ada pemerintahan yang kuat dan tegas untuk menyatakan industri halal ini prioritas kita. Oleh karena itu, kemudahan harus diberikan kepada UMKM dan kewirausahaan,” ujarnya.

Sandiaga menyinggung soal sulitnya pengurusan izin sertifikasi halal. “Sekarang saya tanya UMKM susah apa gampang buat dapetin sertifikasi halal?” tanya Sandiaga yang dijawab peserta pengurusan izin di Indonesia sangat sulit. (Mal/Ant/P-4)