Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
OPERASI teritorial dan psikologis yang digelar di Papua dinilai mampu meminimalisasi persoalan gangguan keamanan yang dilancarkan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), termasuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari pihak militer dan sipil.
Demikian penegasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada wartawan seusai menutup Rapat Pimpinan TNI 2019, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Kamis (31/1). "Mengenai prajurit gugur, tetap kita treatment di sana dengan operasi penegakan hukum," katanya.
Baca juga: Jokowi Siap Berdebat dengan Format Apa Saja Bahkan Tarung Bebas
Menurut dia, operasi nontempur bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta mencari solusi terkait keluhan yang mereka rasakan. Hadi berharap, masyarakat tidak takut ketika melihat prajurit berpakaian loreng turun ke lapangan.
"Kita akan berbicara dari hati ke hati, akan kita penuhi, mungkin keinginan mereka soal penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan jalan transpapua dari lokal. Kita akan bicara dengan kepala suku di sana. Saya pun sudah bekerja sama dengan Kementerian PU Pera dan BUMN." tandasnya.
Mantan Kepala Staf TNI AU itu menegaskan prinsipnya pemerintah melalui aparat keamanan bakal mewadahi semua permintaan masyarakat, kecuali keinginan untuk merdeka. Masyarakat pun diingatkan agar sadar dan tidak bergabung dengan KKSB.
Untuk kesekian kalinya KKSB melancarkan aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Bahkan, pada Senin (28/1), Praka Nasrudin, anggota Yonif RK 751/VJS gugur saat mengamankan bandara di Distrik Mapenduma, Papua. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved