Masyarakat Indonesia Jangan Pesimistis

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengajak masyarakat untuk tidak pesimitis dengan masa depan Indonesia. Dengan kondisi perekonomian yang masih tumbuh di atas 5%, Indonesia diyakini masih bisa menjadi negara maju.

"Indonesia merupakan bangsa besar. Kita harus optimistis untuk menjadi bangsa yang maju, secara ekonomi mampu tumbuh di atas 5%," kata Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir, pada Flashmob Kebangsaan untuk NKRI di Benteng Vastenburg, Solo, Jateng, kemarin.

Erick menyebutkan, dengan tumbuhnya perekonomian, ia masih meyakini pada ulang tahun ke-100 yang jatuh di 2045, Indonesia akan lebih besar daripada negara yang pernah menjajahnya yaitu Belanda dan Jepang. "Kalau banyak orang yang bilang kita bisa lebih besar dari negara yang pernah menjajah kita, kenapa harus pesimistis?" ujarnya.

Namun, tambahnya, untuk mencapai target tersebut negara tidak boleh bubar. Karena itu, ia berharap masyarakat Indonesia harus terus membangun rasa persatuan.

"Saya berharap semua yang hadir bisa konsolidasikan untuk satu Indonesia karena masyarakat tentu tidak mau Indonesia pecah. Banyak negara pecah akhirnya mundur, seperti Suriah dan Yugoslavia," katanya di depan ribuan orang yang hadir.

Mengenai fenomena politik identitas, Erick mengatakan pemerintah saat ini telah memberikan dorongan dan bantuan untuk masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan. Upaya tersebut dilakukan sebagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap kesenjangan sosial.

"Seperti bunga kredit UKM hanya 7%, bunga kredit Bank Mikro Nelayan hanya 3%. Fasilitas ini mayoritas umat yang dapat. Selain itu, program dana desa sudah tersalurkan dengan baik," paparnya.

Politik teater

Secara terpisah, juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, menyesalkan manuver capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang dianggapnya melakukan politik teater. Prabowo dianggap mendramatisasi informasi kepada rakyat dengan tujuan menambah suara.

"Tujuannya jelas mencoba menjalankan politik teater untuk menambah suara," ujar Ace dalam keterangan resminya, kemarin.

Ace menjelaskan rakyat bisa melihat secara transparan berapa utang pemerintah. Utang pemerintah pada Desember 2018 tercatat sebesar Rp4.418,30 triliun atau sama dengan 29,98% dari produk domestik bruto (PDB) yang berdasarkan data sementara Rp14.735,85 triliun. "Soal pemanfaatan utang, pemerintah melakukannya secara akuntabel dengan menggunakan utang untuk membiayai kegiat-an-kegiatan yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti juga menyesalkan ungkapan Prabowo mengenai esksistensi Menkeu yang dianggap sebagai menteri pencetak uang. Seharusnya seorang calon presiden tak mengolok-olok nama sebuah institusi negara.

"Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur undang-undang. Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi undang-undang, apalagi seorang calon presiden," ujarnya dalam laman media sosialnya, kemarin. (Ant/P-4)