Visi Jokowi-Amin untuk Bangun Sistem Budaya Antikorupsi Lebih Jelas

PAKAR hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan visi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam membangun sistem budaya antikorupsi tergambar lebih jelas dalam debat Pertama Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Beradu argumentasi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, paslon nomor urut 01 banyak mengungkapkan ragam kebijakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi selama empat tahun memerintah.

Tercatat berbagai terobosan kebijakan antikorupsi sudah dihasilkan selama Jokowi memimpin. Sebut saja, pembentukan tim saber pungli, Inpres pencegahan korupsi, tolak permudah remisi koruptor, Perpres pencegahan korupsi, pelapor korupsi diberi bonus Rp200 juta, dan perpres tentang beneficial owner untuk mencegah pencucian uang di korporasi.

"Ada komitmen dan dari berbagai kebijakan terlihat ingin membangun sistem. Saya pikir itu jalan yang harus dilakukan karena dengan sistem yang bisa membuat tidak ada peluang untuk pungli atau korupsi dan hal itu dilakukan secara terus menerus. Maka, perlahan budaya tolak pungli dan korupsi akan terjadi di masyarakat," kata Mudzakir, saat dimintai tanggapan atas program pemberantasan korupsi paslon 01 tersebut dalam debat pilpres.

Baca juga: Prabowo Dinilai Inkonsisten Soal Korupsi

Ia berharap pemerintahan mendatang menjaga kontinuitas agar sistem yang sudah dibangun tetap bekerja dengan maksimal.

"Contohnya, Tim Saber Pungli. Jika di awal kinerjanya bagus, selanjutnya kinerja tim itu harus meningkat," tambahnya.

Sekadar catatan, selama sembilan bulan sejak dibentuk pada Oktober 2018, Satgas Saber Pungli telah melakukan 917 operasi tangkap tangan (OTT).

Tersangka yang ditetapkan mencapai 1.834 orang. Dari total OTT yang dilakukan, Satgas mengamankan barang bukti berupa uang berjumlah Rp 17 miliar.

Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mudzakir sepakat jika pemerintah menjalankan program untuk memperkuat KPK dengan mengembalikan lembaga itu sebagai superbody.

"Dengan keberadaan KPK sebagai superbody, KPK lebih leluasa meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi," tambahnya. (OL-2)