Headline

BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.

Jokowi akan Jawab Harapan Aksi Kamisan

Insi Nantika Jelita
17/1/2019 09:50
Jokowi akan Jawab Harapan Aksi Kamisan
(MI/ROMMY PUJIANTO)

CALON presiden petahana Joko Widodo akan menjawab berbagai persoalan menyangkut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk harapan para penggagas Aksi Kamisan yang tahun ini tercatat telah 12 tahun melakukan aksi di depan Istana.

"Ya, besok kan termasuk masalah HAM ada," kata Jokowi setelah acara Program Wirausaha ASN & Pensiunan yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), kemarin.

Capres nomor urut 01 itu mengatakan bersiap datang dan menjawab seluruh pertanyaan dengan data-data yang telah disiapkan.

Mengi-gat tema debat capres putaran pertama terkait masalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, ia mengaku siap dengan berbagai pertanyaan yang akan disampaikan.

"Ya kita datang saja. Datang ya sesuai dengan materi, materinya kan hukum, materinya kan HAM, materinya kan terorisme, materinya kan korupsi. Ya sudah," katanya.

Selama ini pemerintahan Jokowi dianggap kurang dalam mendorong penuntasan kasus HAM sebagaimana harapan para penggagas Aksi Kamisan yang menginginkan kasus-kasus pelanggaran HAM diusut dan dituntaskan.

Bertepatan dengan dilaksanakannya debat capres putaran pertama, hari ini, Aksi Kamisan sudah berlangsung 570 kali.

Anggota Aksi Kamisan yang terbentuk pada 18 Januari 2007 terdiri dari korban dan keluarga korban tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti,

Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. "Nanti kita jawab juga besok," kata Jokowi.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menilai visi dan misi pasangan capres-cawapres miskin imajinasi HAM.

Menurutnya, selama masa kampanye kedua kubu tidak menunjukkan orientasi yang jelas dan berkutat seputar hoaks.

"Saya sudah baca visi dan misi dengan saksama, menyedihkan memang. Keduanya sama-sama miskin imajinasi soal HAM. Di dalam visi misi uraiannya melompat-lompat, langsung pada program. Enggak ada orientasi yang jelas, seperti bagaimana menyelesaikan kasus-kasus HAM," ungkapnya dalam diskusi bertajuk Menyigi Visi Misi Capres-Cawapres bidang HAM, di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, kemarin.

Jika saat debat hanya menjelaskan soal remeh-temeh, kata Amiruddin, sudah ada undang-undang yang menjawabnya.

Ada persoalan di depan mata yang harus diselesaikan untuk menjaga keutuhan bangsa.
"

Mana orientasinya dalam visi misi mereka? Kita menghadapi situasi yang resah sehingga muncul gejala intoleransi yang luar biasa." (Ins/Ant/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya