Debat Perdana tanpa Hoaks

DALAM pelaksanaan debat, calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno harus memperhatikan dua poin penting, yaitu koherensi dan kebenaran.

Demikian dikatakan pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heriyanto dalam diskusi Jelang Debat Siapa Hebat, di Jakarta, Sabtu (12/1).

Diskusi itu juga menghadirkan peneliti komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto; Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso; Direktur Relawan TKN Jokowi-Amin, Maman Imanulhaq; dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Koherensi itu, kata dia, menyangkut benang merah pernyataan capres-cawapres dalam pelbagai topik yang diulas, serta konsistensi antara satu pernyataan dan perbuatan yang berbeda serta karakter yang membawakannya.

"Mengenai kebenaran, ingat, sekarang ini era informasi yang berlimpah. Jadi, data-data yang disampaikan janganlah data-data yang kemudian tidak benar atau tidak berkorelasi dengan kondisi-kondisi faktual yang bisa diverifikasi oleh banyak orang melalui ragam sumber informasi," jelas Gun Gun.

Parameter itu diakui Gun Gun menjadi sebuah agenda penting bagi setiap kandidat. Apabila di panggung debat justru ada data yang diverifikasi sebagai data bohong atau keliru, realitas itu tentu sangat merugikan paslon yang berdebat.

Debat perdana capres-cawapres pada Kamis (17/1) mengangkat empat topik, yaitu hukum, terorisme, korupsi, dan penegakan HAM. Kedua paslon pun mengaku secara teknis siap menghadapi agenda itu.

Program kerja teknis

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan dua misi bidang hukum kedua paslon harus diikuti dengan program yang bersifat teknis.

"Jokowi-Ma'ruf Amin titik fokusnya adalah pemberantasan korupsi, sedangkan Prabowo-Sandi soal penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kedua misi ini terlalu retoris karena memang harus dijabarkan ke dalam program kerja yang lebih teknis," ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Kedua paslon, lanjutnya, belum menguraikan apa rencana mereka soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. "Padahal capres harusnya paham substansi hukum karena mereka adalah eksekutif tertinggi yang menjadi kepala aparat penegak hukum di wilayah eksekutif," ujarnya.

Terkait dengan pembentukan tim gabungan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Feri menilai masih akan disoroti paslon 02.

"Kalau dibidik, pasti, sebagaimana Jokowi akan membidik soal penculikan mahasiswa 98. Jokowi sudah mempersiapkan jawaban melalui tim gabungan. Sayang kemandirian anggota akan diserang karena kurang independen. Jokowi diuntungkan karena Jokowi bukan pelaku (kasus Novel). Berbeda dengan Prabowo yang diduga sebagai aktor yang melakukan. Pada titik ini Prabowo lebih berat," pungkasnya. (X-4)