KPU Bantah Reaktif soal Kotak Suara

DALAM rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, beberapa anggota DPR me­nyentil kinerja KPU khususnya soal logistik pemilu dan daftar pemilih tetap.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menyoroti kotak suara berbahan karton yang menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu, dia menilai sebaiknya KPU tidak terlihat agresif mempertahankan pendapatnya karena di lapangan polemik itu semakin menguat.

“Soal kotak suara kami tidak ingin KPU terlihat agresif mempertahankan pendapatnya. Seharusnya KPU memberikan contoh dan penjelasan kepada semua pihak dengan cara yang lebih dingin.’’

Dia menilai KPU harus ­lebih tenang dan menunjukkan kinerja yang baik agar tidak membuat suasana semakin gaduh dalam situasi saat ini.  

Adapun anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mempertanyakan kapan DPT ­dituntaskan karena KPU boleh saja mengakomodasi keberat­an beberapa pihak terkait DPT, tapi harus tegas terkait hal-hal yang tidak logis.

“Kalau misalnya belum masuk DPT karena seorang belum penuhi persyaratan, ya biarkan saja,” ujarnya.

Selain itu, menurut Baidowi, terkait alat peraga kampanye (APK) yang disediakan KPU, di beberapa tempat mengalami keterlambatan.

Dia juga menilai seharusnya KPU memerhatikan pemilihan vendor pemasangan APK agar ketika APK dipasang tidak melanggar aturan.

“Mohon KPU ketika pasang APK pilih vendor yang tahu daerah mana yang dilarang pemasangannya. Kasus di Jalan S Parman Jakarta, baliho PPP disegel padahal kami tidak tahu siapa yang memasangnya."

Dalam menjawab pertanyaan anggota dewan, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan pihaknya tidak reaktif dalam menanggapi kasus ­informasi bohong (hoaks) tujuh kontainer yang terdapat surat suara tercoblos.

“Tadi ditanyakan mengapa KPU terkesan reaktif terkait isu tujuh kontainer berisi surat suara. Kami tidak reaktif, kami pertimbangkan dengan matang.’’

Menurut dia, respons KPU atas kasus tersebut tidak reaktif karena mempertimbangkannya dengan matang seperti beberapa tudingan yang ­ditujukan kepada lembaganya.

Beberapa informasi hoaks sebelumnya cukup direspons KPU dengan memberikan penjelasan yang rinci. Namun, ­dalam isu tujuh kontainer ­harus direspons cepat karena sudah meresahkan masyarakat.

“Karena tudingannya langsung mengarah. Bahkan di salah satu akun media sosial ­menyebutkan KPU telah menyita satu kontainer. Ini ­kebohongan luar biasa,” ujarnya.

Dia menilai tudingan tersebut mendelegitimasi keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu karena KPU tidak melakukan sesuatu yang buruk. (Pro/Ant/P-1)