KPU Harus Responsif dengan Isu Terkini

MARAKNYA isu di masyarakat terkait Pemilu belakangan ini harus menjadi pengingat bagi KPU agar makin responsif sehingga tidak menimbukkan kegaduhan apalagi sampai mengarah pada proses delegitimasi terhadap Pemilu itu sendiri.

"Kalau saya lihat memang ada faktor interenal yang harus diperbaiki oleh KPU sekaligus responsif terhadap isu yang ada di luar. Ketika dia tidak responsif, maka upaya mendelegitimasi ini akan meningkat dan akan mengancam dalam benak masyarakat," kata mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas saat diskusi di Kantor Bawaslu,, Jakarta, Selasa (8/1).

Ia memberi contoh soal lambatnya KPU merespon soal seperti DPT, penyandang disabilitas mental yang masuk dalam DPT, termasuk kotak suara, itu kan isu yang lambat direspon sehingga seolah-olah benar. "Jadi KPU harus meningkatkan responsifitasnya terhadap isu yang berkembang di masyarakat dan mengisi informasi tentang penyelenggara pemilu sebaik-baiknya," sambung Sigit.

Ia mengibaratkan gelas yang diisi oleh orang luar yang tidak benar, maka isi gelas ini adalah informasi bohong. "Tapi kalau KPU ikut mengisi gelas terkait penyelenggara pemilu maka info dari KPU bisa jadi penyeimbang atau memfiliter. Jadi gelas tidak hanya diisi entitas dari luar tapi juga penyelenggara itu sendiri," tukas Sigit.

Ia berharap agar Sosial Media KPU dan Bawaslu jangan hanya diisi kegiatan tapi juga diisi substansi kegiatan. "Karena masyarakat tidak butuh informasi seperti misal rakor tentang DPT atau pertemuan bawaslu. Tapi yg dibutuhkan masyarakat adalah info bagaimana bisa terdaftar sebagai pemilih atau bagaimana mayarakat bisa melaporkan hal yang berkaitan dengan pasangan calon. Informasi itu yang harus disampaikan oleh penyelenggara pemilu," pungkas Sigit. (OL-7)