2019 Diharapkan Bebas Hoaks dan Ujaran Kebencian

MEMASUKI 2019, berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian makin merajalela. Bahkan di awal tahun ini saja, kabar-kabar yang disebutkan merupakan hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 justru menggila.
 
Kondisi tersebut sangat tidak baik bagi kelangsungan hidup berbangsa dan berbangsa di Indonesia. Pasalnya, hoaks dan ujaran kebencian dapat memprovokasi dan mendorong perpecahan di lingkungan masyarakat.

Kenyataan ini mengharuskan bangsa ini harus bisa menyatukan komitmen untuk menjadikan tahun 2019 ini dengan iklim kontestasi politik yang ketat agar bebas dari hoaks ataupun ujaran kebencian. Hate Free Day (Hari Bebas Kebencian) atau Hoax Free Day (Hari Bebas Hoaks) pun bisa menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian bangsa.

Baca Juga: Masyarakat Jangan Mudah Termakan Hoaks Politik

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio meminta kepada masyarakat yang memiliki akun media sosial agar dapat bertanggung jawab atas akun yang dimilikinya. Hal ini agar tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

“Memiliki akun media sosial itu sebenarnya tidak mudah, karena mereka harus bisa mengontrol dan harus bisa memilah, kira-kira pesan-pesan apa saja yang bisa disampaikan atau  tidak. Ini agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Ini yang harus diperhatikan para pemilik akun media social,” ujar Hendri dalam keterangan resminya, Senin (7/1).

Hendri melanjutkan, walaupun saat ini sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun menurutnya Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat luas ragam kata dan maknanya.

“Dengan ragam kata dan makna yang luas dari Bahasa Indonesia, bisa kiga gunakan dengan berbagai cara untuk menghindari UU ITE,” ucapnya.

Namun, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah dapat merespon adanya penyebaran hoaks ataupun ujaran kebencian itu dengan cepat dan tidak berlebihan. Dengan adanya  hate free day itu bisa dimulai dari Hari Bebas Hoaks terlebih dahulu. (RO/OL-7)