Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan selama jalannya masa kampanye, pemantauan hoaks dan konten provokatif terus dilakukan. Temuan dari pemantauan itu akan diserahkan ke Polri untuk ditindaklanjuti.
"Karena memang tugas Polri untuk lakukan itu. Kami hanya memantau dan membantu bila Polri membutuhkan data hasil pantauan di dunia siber," ujar Bidang Pemberitaan dan Humas BSSN, Tri Wahyudi, saat dihubungi, Sabtu (5/1).
Baca juga: Kritik Pemerintah Silakan, tapi Jangan Pakai Hoaks
Tri mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, pertemuan juga akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Polri, Kemenkominfo, dan TNI. Pertemuan salah satunya dilakukan untuk membahas penguatan pengawasan dan penanggulangan hoaks di tahun politik saat ini.
"Kita juga tengah menyiapkan peresmian satgas anti hoaks. Di dalamnya, tidak hanya BSSN, tapi juga banyak instansi terkait lainnya," ujat Tri.
Ia mengatakan, satgas itu khususnya dibentuk untuk memantau arus di dunia siber pada bulan Januari hingga Oktober 2019. Di mana diprediksi gemuruh kampanye negatif dan hoaks akan semakin besar menjelang masa pencoblosan. "Jadi nanti banyak tugasnya. Monitoring dan sebagainya," ujar Tri.
Ia tidak menampik bahwa upaya penanggulangan hoaks tidak bisa hanya dilakukan secara reaktif. Langkah preventif juga harus terus dilakukan. Khususnya lewat literasa digital ke seluruh kalangan masyarakat.
Terkait literasi digital, ia mengatakan hal itu juga terus dilakukan. Tidak hanya oleh BSSN tetapi juga seluruh pihak terkait dunia siber. Khususnya Kemenkominfo dan Polri. "BSSN sendiri telah dan masih akan terus berkeliling untuk edukasi dan literasi itu. Mulai dari ke kampus hingga sekolah," ujar Tri.
Baca juga: Polisi Tangkap Penyebar Hoaks Gelombang Tinggi Perairan Karawang
Ia juga mengakui bahwa literasi itu mungkin juga diperlukan untuk dilakukan ke kalangan partai politik dan seluruh peserta pemilu. Itu penting agar mereka juga bisa lebih waspada dan membendung potensi penyebaran hoaks yang bisa menimbulkan kegaduhan.
"Nanti akan kita pikirkan dan bahas soal itu. Memang itu hal yang sepertinya perlu dilakukan," ujat Tri. (pro)
Langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin apabila benar-benar ingin mengusut kecurangan pemilu skala nasional.
Mahasiswa perlu menggunakan hak suaranya ke tempat pemilihan suara (TPS).
Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi tentang ribuan surat suara yang sedang dicoblos di Malaysia
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran melaporkan telah menerima kabar tentang ditemukannya surat suara di Malaysia yang telah tercoblos.
KPUD Sulteng memastikan seluruh surat suara yang rusak telah diganti dan didistribusikan ke masing-masing KPUD kabupaten/kota provinsi itu
Bawaslu bakal mengecek kebenaran surat suara yang telah tercoblos setelah diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved