Belajar dari Penyalahgunaan Masjid di Libya dan Mesir

PENGGUNAAN masjid sebagai rumah ibadah umat Islam seharusnya netral dan tidak terpengaruh oleh politik. Lebih dari itu, masjid selayaknya menjadi gerakan moral menjadi tempat pemersatu.

“Masjid sejatinya menjadi kekuatan dan gerakan moral yang netral dari pengaruh unsur politik serta tidak menyeret-nyeret dukungan pada kepentingan politik tertentu,” kata Sekjen Ikatan Alumni Suriah Indonesia M Najih Arromadloni kepada Media Indonesia di sela Forum Silaturahmi Takmir Masjid, di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis ( 27/12).

M Najih mengingatkan pengalaman di Timur Tengah dengan porak porandanya negara di kawasan itu, khususnya Libya dan Mesir, terjadi di antaranya disebabkan masjid menjadi kampanye politik.

Di kedua negara itu, khatib dan imam masjid mendapat kebebasan melakukan hujatan politik berbalut agama. Akibatnya Libya dan Mesir mengalami konflik berkepanjangan yang menghantarkan mereka ke jurang kehancuran.

“Masjid harusnya menjadi pemersatu dalam penyampaian nilai keagamaan dan menyemai kedamaian bagi orang beriman untuk beribadah bersama sama. Manakala sudah diracuni kepentingan politik tertentu maka jemaah yang ada menjadi terbelah dan menjadi terpecah sehingga masjid tidak lagi nyaman dalam kebersamaan,” kata Najih yang juga kandidat doktor Ilmu Tafsir di Pasca Sarjana UIN Syarief Hidayatulllah Jakarta.

Namun begitu, dia berpendapat masjid sebagai tempat pendidikan boleh saja untuk memberikan pendidikan politik yang substansial yakni terkait masalah hukum dan keadilan, anti korupsi, dan anti terhadap penyakit masyarakat seperti narkoba. Bukan untuk dukung mendukung kepentingan politik.

“Ini yang harus dihindari agar masjid tetap damai dan nyaman di tahun politik ini,” pungkas Najih. (A-2)