Mendagri Minta Petakan Kerawanan Politik Uang di Pemilu 2019

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memandang potensi politik uang dalam Pemilu 2019 masih menjadi area yang rawan terjadi. Praktik tersebut harus ditekan guna dapat menjaga kualitas proses demokrasi dan kepemiluan.

Tjahjo menuturkan pihak Kemendagri telah menginstruksikan jajaran mereka melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian (Kesbangpol) Kemendagri. Nantinya jajaran Kesbangpol akan melakukan pengawasan sekaligus mendeteksi kerawanan hingga tingkat desa dalam memgantisipasi potensi kerawanan kepemiluan termasuk politik uang.

"Kami punya pasukan Kesbangpol yang akan bekerja hingga timgkat bawah. Nantinya juga akan berkoordinir dengan pihak keamanan dari Polres dan Polda setempat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (26/12).

Tjahjo juga memandang adanya kesepahaman akan regulasi terkait kepemiluan oleh para peserta Pemilu juga berpengaruh dalam menjaga kondusifitas proses demokrasi tersebut. Dirinya pun berharap para peserta pemilu dapat ikut andil dalam menjaga efektifitas serta keamanan pemilu dengan tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh Undang-Undang.

Tjahjo memandang Pemilu merupakan forum konsolodasi demokrasi negara dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif

,efisien dan demokratis. Sehingga jika praktik-praktik seperti politik uang serta penggunaan ujaran kebencian dilakukan hal tersebut malah akan merusak tatanan demokrasi itu sendiri.

"Mari adu konsep, adu gagasan adu program baik capres-cawapres, timses, calon anggota DPD, DPRD maupun calon anggota DPR. Kampanye dengan membuat sejuk supaya tingkat partusipasi masyarakat ini berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ditempat yang sama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo menuturkan jajaran Kesbangpol nantinya akan pula melakukan kerja-kerja pendidikan politik kepada masyarakat baik secara langsung maupun kepada Organisasi Masyatakat (Ormas).

Dirinya juga menuturkan partisiasi masyarakat penting dalam agenda Pemilu saat ini. Untuk itu dirinya mengharapkan seluruh pihak dapat bekerjasama dan sepaham terkait pentingnya mewujudkan pemilu yang berkualitas.

"Kita melakukan pendidikan politik, karena ini bagian dari Polpum guna meningkatkan presentase pemilih hingga lebih dari 77%. Karena satu suara itu menetukan bangsa kedepan," ujarnya. (OL-4)