Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Ketua GPII Ajak Milenial Hindari Hoaks dan SARA

(Nrj/Ant/P-1)
23/12/2018 12:15
Ketua GPII Ajak Milenial Hindari Hoaks dan SARA
(Dok. Pribadi)

KETUA Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk menghadapi pesta demokrasi 2019 (pilpres dan pileg) dengan meriah.

Ia juga mengingatkan generasi muda untuk menghindari hoaks, menjauhi ujar-an kebencian dan politik SARA yang bisa mencederai demokrasi bangsa.

"Yang pertama kita harus dalami apakah informasi itu benar seperti itu atau tidak, dan dari mana sumbernya. Kalau tidak benar, ya sudah di-delete saja, jangan di-sebarkan," ujarnya.

Menurut Masri, pemuda harus berpikir ke depan, ke arah Indonesia baru, sehingga Indonesia bisa maju dan pesta demokrasi 2019 menjadi momentum yang harus digunakan.

Jika pesta demokrasi 2019 dicederai dengan itu semua (ujaran kebencian, hoaks, kemudian politik SARA yang sangat kental), akan berbahaya sebab Indonesia sebagai negara terbesar di dunia. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki pulau dan suku sebanyak seperti di Indonesia.

"Karena itu, jika isu SARA dan sektarian yang begitu kental digiring dalam pesta demokrasi 2019, akan berbahaya. Karena itu, sebagai anak muda Indonesia, ini (isu SARA, sektarian, dan hoaks lainnya) harus dilawan," tegasnya.

Dalam menyikapi situasi peta politik saat ini, Masri mengatakan masih terus berdinamika. Selain itu, perkembangan revolusi digital teknologi yang pesat dan begitu bermacam-macam semestinya tidak disalahgunakan berbagai pihak, ter-utamapemuda Indonesia dan lembaga.

"Untuk menekan angka pelanggaran/penyalahgunaan IT, saya menyarankan pentingnya pendidikan di masyarakat tentang keberadaan UU ITE yang dapat dikenakan terhadap siapa pun yang dinilai telah melakukan pelanggaran melalui media sosial atau internet," imbuhnya.

Kondisi media sosial saat ini dinilai meresahkan masyarakat, terlebih menjelang Pemilu 2019. Banyak akun di media sosial yang kerap menyebarkan isu yang tidak bertanggung jawab. Terlebih akun tersebut memiliki banyak pengikut layaknya media mainstream.

Peneliti dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Karyono Wibowo pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpe-ngaruh informasi, terutama dari media sosial (medsos).

"Saya menganggap sistem informasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Makanya, kita harus lebih cermat dalam menerima informasi," ujar Karyono, Jumat (21/12).

Pakar komunikasi dari Universitas Moestopo, Novita Damayanti, mengatakan informasi yang berseliweran di media sosial harus dicermati karena konten di jejaring sosial cenderung negatif.  

Menurutnya, banyak istilah di medsos yang menggiring orang untuk melakukan ujaran kebencian.

Misalnya, istilah 'kampret' dan 'cebong'. "Istilah itu sebenarnya tidak sesuai dengan adat dan budaya kita. Penyebutan istilah itu jelas untuk meman-cing ujaran kebencian."



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya