TKN Sebut Aneh Jika Ada yang Kritik Soal Pemerintah Kuasai Mayoritas Saham Freeport

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin memandang langkah pemerintahan Presiden Jokowi menuntaskan penguasaan saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebagai langkah positif dalam membangun kedaulatan ekonomi bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Hasto Kristiyanto yang malah merasa heran jika masih ada sikap beberapa orang yang mengkritik keberhasilan tersebut.

Padahal, akuisisi saham mayoritas menunjukkan pemerintah mewujudkan amanat konstitusi yakni dalam hal bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk kepentingan rakyat.

"Sebenarnya kalau mereka berpikir positif juga dengan memberikan apresiasi dampaknya juga akan memberikan poin, dari pada mengkritik hal-hal yang menjadi amanat konstitusi," ujarnya di Posko Cemara, Jakarta, Sabtu (22/12).

Baca juga: Jokowi Sukses Jinakkan Freeport, Indonesia Terima Manfaat Besar

Disinggung adanya anggapan hal tersebut hanyalah demi kepentingan politik, Hasto tidak menampik hal tersebut. Ia menuturkan adanya penguasaan saham mayoritas tersebut merupakan suatu langkah politik pemerintah Indonesia saat ini dalam menjamin kedaulatan ekonomi bangsa.

Sehingga ia memandang kepentingan politik di sini tetap menjunjung amanat konstitusi dan menegakan kedaulatan ekonomi.

Adanya kritikan terhadap hal itu, menurutnya, hanyalah bentuk ketidaksiapan dari adanya narasi dan kinerja positif yang dilakukan pemerintah Jokowi.

"Kepentingan politik? Ada. Kepentingan politiknya adalah untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita, menjaga keadilan di bidang ekonomi sehingga memberikan ruang dan porsi bagi pemerintah daerah Papua untuk berpartisiasi disitu," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini telah menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Melalui PT Inalum (Persero), pemerintah kini memiliki 51,2% saham tambang yang berlokasi di Papua tersebut. (OL-2)