Polri Izin Sita Dokumen KPK

ISU kencang soal bakal digeledahnya Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Penyidik Bareskrim Polri di tengah demonstrasi dua kubu, pendukung Polri dan pendukung KPK, di gedung lembaga antirasywah, Jakarta, kemarin, bukan isapan jempol.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meng-akui pihaknya mengajukan permohonan penyitaan dokumen milik KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurutnya, permohonan itu melengkapi proses penyidikan kasus dugaan kesaksian palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat di MK dengan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. "Ada salah satu salinan dokumen yang kami butuhkan, ujar Badrodin di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Berbekal penetapan pengadil-an, Badrodin berharap KPK mau menyerahkan dokumen yang dibutuhkan penyidik Bareskrim. "Harapan kami bisa diberikan," tukasnya.

Namun, Mensesneg Pratikno menjamin selama lawatan Presiden Joko Widodo ke tiga negara di ASEAN, tidak akan ada penggeledahan dan penetapan tersangka pimpinan KPK. "Itu pesan Presiden," ujarnya.

Pada bagian lain, Ketua KPK Abraham Samad disebutkan menerima gratifikasi berupa sebuah senjata api berupa pistol bermerek Sig Sauer dengan kaliber 32. Pistol itu dikatakan dihibahkan oleh Suhardi Alius pada 2013 ketika masih menjabat sebagai Kadiv Humas Polri.

Kabar dugaan pemberian gratifikasi itu ada di dalam sebuah artikel forum daring yang juga memuat surat pernyataan hibah senjata api yang dikeluarkan oleh Kabaintelkam saat itu, Komjen Suparni Parto. "Masih didalami apakah itu hibah pribadi atau untuk keperluan dinas. Yang pasti dua-duanya harus ada izin," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie, tadi malam.

Empat nama disiapkan
Seiring dengan isyarat Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan, Komisi Kepolisian Nasional menetapkan empat nama calon Kapolri yang akan diberikan kepada Presiden. Keempat nama itu ialah Wakapolri Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan keempat jenderal bintang tiga itu sudah diwawancarai di Mabes Polri, Jakarta, kemarin, selama 2 jam. Saat wawancara, ditanyakan beberapa hal mengenai pemenuhan lima pertimbangan dari Kompolnas agar jadi rekomendasi bagi Presiden Jokowi.

"Ditanyakan misalnya seputar visi dan misi, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Nah, dari pertanyaan itu apakah memenuhi pertimbangan mengenai pangkat, pengalaman memimpin polda tipe A, angkatan, jabatan, dan masa keanggotaan di Polri," jelasnya.

Adrianus kemudian mengatakan ada dua kandidat yang dinilai memenuhi lima pertimbangan itu, yaitu Dwi dan Putut. Keduanya sudah komjen, pernah menjabat kapolda yang wilayahnya strategis, Akpol 1984, dan jabatannya sudah eselon I. Masa pensiun keduanya pun masih lebih dari dua tahun.

Akan tetapi, walaupun ada yang unggul dalam pertimbangan Kompolnas, Adrianus menekankan keputusan akhir ada di tangan Presiden.

Terkait kemungkinan tidak dilantiknya Budi Gunawan, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, akan menampar tiga pihak. Pertama, menampar muka Presiden Jokowi sendiri, DPR, dan Budi Gunawan. "Begitu disegerakan DPR tiba-tiba Presiden diam. Itu wajah kedua yang ditampar," ujar politikus PKS itu.