Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Santri Layak Jadi Politisi dan Pemimpin

Akmal Fauzi
17/12/2018 12:00
Santri Layak Jadi Politisi dan Pemimpin
(MI/RAMDANI)

CAWAPRES nomor urut 1 Ma’ruf Amin mengatakan santri memiliki potensi untuk menjadi politisi dan memimpin birokrasi di Indonesia. Dengan melihat sejarah pada masa lalu, santri sudah terbukti menjadi pemimpin dari tingkat daerah hingga ke nasional.

Menurut Amin berkaca dari sejarah, bupati di Serang ada Kiai Sjam’un, Kiai Abdul Halim Bupati Pandeglang. Saat ini banyak juga santri dan kiai jadi kepala daerah seperti Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Alum dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. Jawa Timur juga dipimpin Nyai Khofifah Indar Parawangsa. Dia itu santriwati. “Gus Dur juga pernah jadi presiden,” kata Amin.

Karena itu, Amin meminta para santri untuk tidak menghiraukan nada miring soal kapasitas santri dan kiai dalam memimpin. “Ja-ngan terbawa arus opini yang mendegradasi santri dan kiai. Seolah santri dan kiai tak layak jadi pemimpin, tak layak jadi politisi dan memimpin birokrasi.’’

Selain itu, Amin tak menampik adanya nada miring­ yang tertuju kepadanya mengenai posisinya sebagai cawapres. Ia meminta semua melihat rekam jejaknya selama ini yang berkecimpung di pemerintahan dan Nahdlatul Ulama. “Saya tentu paham politik sebab sejak muda saya sudah menjadi anggota DPRD DKI, menjadi anggota DPR-MPR, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dua periode, menjadi Rais Aam PBNU, Ketua MUI. Saya menerima tawaran menjadi wapres untuk memperjuangkan kemaslahat­an bangsa ini.’’

Ia juga mengatakan isu seputar kebaikan umat selalu ia sampaikan kepada pemerintah. Usulan itu juga mendapat respons positif dari pemerintah.

Tak sampai di situ, Amin juga menilai usulannya mengenai kemajuan pesan­tren juga ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal itu tecermin dari disahkannya UU Pesan­tren. “Maka saya usulkan agar pemerintah bisa membantu pesantren. Agar bisa berkembang juga, butuh cantolan hukum dalam penggunaan APBN, maka diperlukan adanya UU Pesantren. Itu didengar­kan oleh Jokowi hingga lahirlah RUU Pesantren.’’

Markas terpadu
Putra Ma’ruf Amin, yakni Ahmad Syauqi, memperkenalkan wadah Markas Terpadu C19 Poros Nyata Laskar KH Ma’ruf Amin (Master C19 Portal KMA) yang disiapkan sebagai wadah konsolidasi relawan kepada publik.

“Master C19 Portal KMA ini akan menjadi lembaga pusat konsolidasi kelompok-kelompok relawan pendukung Kiai Ma’ruf Amin,” kata Syauqi yang juga Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA pada softlaunching Master C19 Portal KMA, di Jalan Cirebon No 19, Menteng, Jakarta, Sabtu malam.

Hadir pada kesempatan tersebut, antara lain, Direktur Master C19 Portal KMA Dody Dwi Nugroho, anggota Dewan Pembina Uday Abdurrahman, dan Koordinator Relawan Kita Sama Ibnu Baliran Ali.

Menurut Ahmad Sauqi, Master C19 Portal KMA komit untuk mengonsolidasikan para kelompok relawan untuk memenangkan KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. (MG/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya