Tim Jokowi Minta Koalisi Prabowo Serahkan Data ke KPU soal DPT Ganda

WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menanggapi tudingan koalisi Prabowo Subianto soal potensi daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang mencapai 1,6 juta. Karding menyarankan kubu Prabowo ikuti proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Percayakan saja ke KPU, dan berikan data saja kalau memang ada data-data yang dianggap ganda karena terus diverifikasi dan diperbaiki oleh KPU," kata Karding, Jumat (14/12).

Karding mengatakan sampai saat ini KPU masih terus bekerja menyelesaikan urusan DPT agar tidak ada lagi data pemilih ganda. Selain itu, untuk mencegah pemilih yang tidak mendapat hak pilih.

“Karena sampai sekarang KPU partai-partai dan semua yang punya kompetensi melakukan verifikasi dengan DPT itu diberi kesempatan untuk melakukan koreksi, koreksi yang terus menerus," jelas Karding.

Ia meyakini, jika pemangku kepentingan terkait itu saling koreksi, bakal ditemukan angka daftar pemilih yang final.

"Sehingga nanti betul-betul ditemukan DPT yang fixed, dijamin tidak ganda, dijamin semua warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih itu segera disampaikan secara terbuka dan transparan," ucap Karding.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah usai melakukan pertemuan bersama seluruh partai politik untuk membahas pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2019 mendatang. Namun, Partai Gerindra mengeluhkan adanya 1,6 juta pemilih ganda pada DPT hasil perbaikan ke-1 (DPTHP-1).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani seusai mewakili partai politik kubu oposisi dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (13/12). Acara itu dihadiri seluruh parpol peserta pemilu. (A-2)