Kampanye Jangan Bergaya Sinetron

PERISTIWA penolakan terhadap cawapres Sandiaga Uno saat mengunjungi pasar di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatra Utara, menyisakan polemik. Ada dugaan kejadian itu direkayasa. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, pun meminta publik bisa membedakan antara pemilu dan sandiwara sinetron.

"Kemarin juga ada isu di Sumut ada poster (penolakan Sandiaga). Ternyata yang masang grupnya sendiri. Duh, bagaimana coba? Kita meski bedain, dong, pemilu sama sinetron, sandiwara," kata Erick seusai memberikan pengarahan di Rakornas Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan kampanye pemilu seha-rusnya diisi dengan program dan gagasan. "Pemilu ini memilih pimpinan yang bisa memajukan bangsa Indonesia, yang bisa membuat bangsa kita bersih dari korupsi, sejahtera, keadilan untuk semua. Bukan yang sandiwara atau sinetron. Kalau itu, di TV aja kita nonton," cetus Erick.

Saat berkampanye di pasar Kota Pinang, Selasa (11/12), Sandiaga disambut poster penolakan. Poster dari kertas karton putih yang dipasang di depan salah satu kios itu bertuliskan 'Pak Sandiaga Uno, sejak Kecil Kami sudah Bersahabat, Jangan Pisahkan Kami Gara-Gara Pilpres. Pulanglah!!!'.

Namun, Sandiaga tidak marah. Ia justru mendatangi pemilik kios bernama Drijon Sihotang dan mengajaknya berbincang.

Dalam rekaman video yang beredar juga tampak koordinator media tim Sandiaga, Yuga, melarang seseorang yang hendak mencopot poster tersebut. Tagar #sandiwarauno melejit di Twitter. Cicitan-cicitan berisi kecurigaan bahwa kejadian itu merupakan rekayasa bertebaran.

Pakar psikologi politik Hamdi Muluk juga menilai peristiwa penolakan terhadap Sandi terindikasi rekayasa sebagai upaya playing victim untuk menggaet suara dan simpati dari publik. Playing victim juga dilakukan untuk memberikan anggapan kepada masyarakat bahwa kubu petahana sewenang-wenang terhadap oposisi.

"Petahana didelegitimasikan sebagai sosok yang buruk, sementara korban dalam posisi 'suci', orang yang tertindas. Tujuannya ingin mencitrakan rezim semena-mena," terang Hamdi.

Eks wartawan politik, Rahmat Sahid, dalam tulisannya di Kumparan.com menyodorkan sejumlah kejanggalan dalam kasus penolakan terhadap Sandi. Ia, misalnya, mengungkapkan pemberitaan yang beredar mengenai kasus itu secara umum merupakan produksi tim media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Patut diduga ada framing untuk memosisikan Sandi sebagai korban dan Jokowi serta pendukungnya yang menzalimi.

Kejanggalan lainnya, narasi dan bahasa di poster semacam bahasa konsultan politik, bukan seperti bahasa alamiah aspirasi masyarakat bawah. Lalu, tulis Rahmat, Drijon diposisikan sebagai pendukung Jokowi dan istrinya pendukung Sandi yang kemudian mengungkapkan pemasangan poster itu karena ada yang membayar.

Membantah

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, membantah peristiwa penolakan terhadap Sandi di Kota Pinang merupakan rekayasa. "Itu clear, relawan ada yang melihat kok. Bang Yuga diajarkan oleh Prabowo dan Sandi tidak boleh mengganggu alat peraga orang lain," katanya.

Andre menegaskan perbedaan pilihan yang tertulis pada poster saat itu merupakan hal biasa sehingga tidak perlu dicopot ketika Sandi melewatinya. Dia berusaha meyakinkan bahwa timnya tidak mungkin melakukan rekayasa karena kondisi ketika itu ramai dengan wartawan.

"Itu kondisi kamera lagi on, kita tahu. Masak mau merekayasa? Yang masuk akal saja, kita bukan bohong. Kita tidak mungkin sebodoh itu," tandas Andre. (*/X-8)