Program Prabowo dan Sandi tidak Dikenal

PROGRAM pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut belum banyak diketahui masyarakat. Hal ini didapat dari hasil menyigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

“Tidak sampai 30% masyarakat Indonesia yang mengenal lima program Prabowo-Sandiaga. Itu dari hasil survei 1.200 responden,” ucap Peneliti LSI Rully Akbar Kamis (6/12).

Menurut Rully, program Prabowo-Sandiaga yang masih banyak belum dikenal, antara lain OK OCE dinasionalkan, gerakan emas minum susu, melarang impor, menaikkan gaji PNS, dan pengangkatan­ guru honorer. Semua program itu, kata Rully, tak masuk 10 top isu yang ramai diperbincangkan di media sosial maupun media online.

“Porsi OK OCE dinasionalkan hanya 25,6% yang mendengar, gerakan emas minum susu hanya 23,5%, melarang impor 18,7%, menaikkan gaji PNS sebesar 13,5%, dan mengangkat guru honorer sebesar 10,2%,” jelasnya.

Seperti diketahui ada 10 top isu yang ramai dibicarakan di media online maupun media sosial. Isu nomor pertama, yakni hoaks Ratna Sarumpaet dengan frekuensi mencapai, 17.440 berita, pembakaran bendera tauhid dengan frekuensi 12.140 berita, tampang Boyolali dengan frekuensi 3.920 berita.

Kemudian, ada isu politik sontoloyo dengan frekuensi 2.060 berita, politik genderuwo dengan frekuensi 1.840 berita, 4 tahun kepemimpinan Jokowi dengan frekuensi 1.640 berita, janji mobil Esemka dengan frekuensi mencapai 1.380 berita, dan pidato Games of Thrones Jokowi mencapai 800 berita.

Selain itu, insiden Sandiaga yang melompati makam dengan frekuensi 608 berita, dan terakhir Jokowi menggratiskan Jembatan Suramadu mencapai 500 berita.

Selain itu, dalam melakukan kampanye tim Prabowo-Sandi meniru strategi kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat maju di pilpres AS.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, mengaku sudah tahu. Strategi yang juga dipakai capres Prancis Marine Le Pen dan kampanye Brexit di Inggris tersebut tidak tepat diterapkan di Indonesia, bahkan sangat berbahaya karena menimbulkan perpecahan di masyarakat.

“Kami simpulkan ini sangat berbahaya bagi NKRI yang sangat plural dan beragam sebab akan membangkitkan bibit perpecahan di antara sesama anak bangsa,” kata Karding. (Ins/Nrj/Mal/P-1)