Pemerintah Kirim Tambahan Pasukan ke Papua untuk Pulihkan Keadaan

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan saat ini pemerintah telah mengambil langkah untuk mengirimkan tambahan pasukan sebanyak kurang lebih 154 prajurit TNI-Polri ke Papua untuk memulihkan keadaan.

"Sekarang ini kurang lebih (tambahan) 154 TNI-Polri dikirimkan untuk pulihkan situasi yang terjadi. Kita tidak ingin masyarakat, baik itu yang bekerja atau penduduk asli, merasa tidak nyaman dan tidak aman. Makanya kita perlu segera mengembalikan situasi itu," jelas Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di kompleks Istana Negara Jakarta, Rabu (5/12).

Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan meski terjadi peristiwa seperti ini, pemerintah tetap berkomitmen pembangunan harus tetap berjalan untuk meratakan pembangunan tanpa memandang situasi.

Oleh sebab itu, meski terdapat gangguan, pembangunan akan tetap berjalan karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat Papua bukan sekelompok orang bersenjata.

Baca juga: Moeldoko: Penembakan Pekerja di Papua Perbuatan Terorisme

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menegaskan agar TNI tidak boleh terprovokasi dan harus tetap menjaga profesionalitas dengan bekerja secara proporsional. TNI tidak boleh terpancing dan harus menunjukkan prajurit TNI beradab.

Untuk itu, nantinya, TNI dan Polri akan ditugaskan mengawal proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah yang dipandang rawan agar pembangunan tetap berjalan dengan baik.

Untuk itu, berdasarkan komunikasinya dengan Kapolri pihak kepolisian menyarankan perlunya pengawalan kepada pekerja.

Untuk wilayah-wilayah yang belum aman, pihak yang mendapatkan pekerjaan tidak boleh abai dan seluruh hal harus terkoordinasi serta terkomunikasi agar tidak terjadinya peristiwa lainnya.

Namun, saat ditanyakan terkait biaya tambahan yang kadang dibebankan kepada pihak perusahaan, Moeldoko menilai hal itu mungkin saja ada, meski menurutnya hal tersebut masih harus diklarifikasi seperti apa sebab TNI ada disana pun sudah ada anggarannya.

Mungkin yang dimaksud terkait dengan anggaran yang di luar anggaran TNI yang sudah teralokasi sehingga mungkin ditarik dari pengusaha. Misalnya saja BBM yang perlu ada hitung-hitungannya.

"Tetapi secara umum TNI di sana sudah teralokasi anggarannya, tetapi seharusnya hal itu bisa dikomunikasikan. Jangan mengorbankan pekerja kita karena hitung hitungan seperti itu," pungkas Moeldoko. (OL-2)