Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan kekhawatiran berbagai pihak terkait efek perpecahan dari kontestasi Pemilu yang akan segera bergulir tidak perlu direspon dengan nada pesimis. Syamsuddin justru mengajak untuk menatap dengan optimisme yang tinggi.
Syamsuddin meminta masyarakat mencoba mengingat kembali perjuangan memelihara persatuan yang telah dilalui bangsa dari generasi ke generasi. Selain itu, Syamsuddin menilai bangsa ini telah memiliki modal masa lalu yang cukup baik untuk kembali diingat dan diimplementasikan bagi seluruh lapisan bangsa.
"Bangsa ini di masa lalu memiliki rekam jejak parpol dan tokoh bangsa yang baik," kata Syamsuddin dalam diskusi Temu Ilmiah Alumni Fisip Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (1/12).
Untuk itu, Syamsuddin meminta secara khusus kepada elit politik agar mampu meneladani sikap para pendiri bangsa yang berjuang menegakkan negara dengan pikiran dan tenaga. Hal ini nantinya mampu menjawab krisis kepemimpinan yang selama ini disematkan kepada para elit politik.
"Jadi selama ini banyak yang oportunis. Seharusnya para elit mampu menghadirkan semangat dan pikiran baru. Bukan hanya sebatas elektoral," kata Syamsuddin.
Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan di samping memantik para elit untuk benar-benar bekerja untuk rakyat, ia juga meminta fondasi kebangsaan yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, yakni Pancasila tetap dijalankan dengan konsisten. Menurutnya, Pancasila merupakan juru selamat bangsa dari kemajemukan elemen bangsa serta konflik kontestasi yang mengancam kehidupan bermasyarakat.
"Saya pikir bangsa ini selamat, jika kita konsisten dengan itu (Pancasila). Keberagaman dan perberbedan tidak mungkin dihilangkan," tandasnya.
Selain itu, Syamsuddin menuturkan di setiap identitas yang melekat pada perbedaan itu kemudian juga bermuara kepada aspek politik yang kemudian dijadikan bahan untuk menarik dukungan. Namun, Syamsuddin mengaku sah-sah saja menggunakan politik identitas, karena menurutnya, identitas adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari diri seseorang.
Akan tetapi, ia menilai identitas tersebut menjadi bumerang ketika dijadikan untuk keuntungan pribadi dan politik jangka pendek.
"Yang menjadi masalah jika kemudian dimobolilisasi, lalu dimanipulasi identitas tersebut untuk jangka pendek," tandas Syamsuddin. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved