Headline

Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.

Kubu Jokowi Wacanakan Program Satu Data

M Sholahadhin Azhar
27/11/2018 20:25
Kubu Jokowi Wacanakan Program Satu Data
( MI/Susanto)

TIM Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) mulai menawarkan program jika Presiden Joko Widodo terpilih lagi. Salah satunya, program satu data untuk menyeragamkan data dari seluruh instansi.

"Nanti data nanti hanya ada satu misalnya dari Badan Pusat Statistik (BPS). Maka yang namanya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, apa pun itu hanya mengacu kepada data yang nanti dikeluarkan BPS," kata juru bicara TKN-KIK, Arya Sinulingga, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

Menurut dia, hal ini akan menjadi solusi karena selama ini tiap instansi mengeluarkan data sendiri-sendiri. Program itu bakal menghindarkan 'tabrakan' data dari kementerian-kenmenterian terkait.

Dia menjelaskan Indonesia belum punya satu kebijakan terkait data. Alhasil, wacana satu data dianggap penting.

"Sehingga angka-angka kemiskinan angka-angka jagung, panen jagung, dan sebagainya atau padi atau beras itu juga punya angka-angka yang sama sehingga perdebatan masalah angka itu selesai," imbuh dia.

Acuan data sementara ini, kata dia, merujuk pada riset lapangan dari BPS sebagai pemasok data. Nantinya, kemungkinan besar badan tersebut akan disinergikan dengan stakeholderterkait sehingga data berbeda bisa diklarifikasi, diverifikasi, dan dirapikan.

"Ini adalah program-program ke depan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, di samping program-program yang lain," sebut Arya.

Di sisi lain,  ia menyesalkan sikap kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang data BPS. Sejauh ini, Arya menilai yang mereka lakukan hanya menyadur data BPS yang menguntungkan. Jika merugikan, mereka pasti meragukan data tersebut.

Arya menyebut sikap seperti itu menghancurkan kredibilitas BPS. Apalagi, hal tersebut hanya dilakukan demi kepentingan pilpres semata. Namun, tak tercermin dalam kepempimpinan di daerah.

"Pak Prabowo kan juga punya gubernur. Apakah di daerah data (BPS) tersebut diragukan juga? Berani enggak dia melakukan itu?" tantang Arya. (Medcom/OL-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya