Komentar Prabowo, JK: Biar Masyarakat yang Menilai

MENANGGAPI pandangan dari calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan tidak masalah dengan pemindahan kedutaan besar Australia untuk Israel ke Yerusalem. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hal tersebut merupakan pandangan politik dari Prabowo.

Menurut Jusuf Kalla dengan posisi Prabowo saat ini sebagai pihak oposisi, wajar kiranya pandangannya tidak sama dengan pemerintah.

"Itu kan pandangan politik, dan namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut pemerintah kan," tutur Jusuf Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/11).

Namun menurut Jusuf Kalla berbeda jika memang yang memberikan pandangan seperti itu berasal dari lingkaran pemerintah. Misalnya saja kalau partai Golkar yang menyatakan seperti itu tentu akan dapat di tegur, sedangkan oposisi pemerintah tidak dapat menegurnya.

Semua pandangan oposisi menurut Jusuf Kalla tidak dapat di tegur oleh pemerintah dan tidak harus sama dengan pandangan pemerintah. Satu satunya yang dapat menilai hal tersebut menurut Jusuf Kalla berada di tangan masyarakat.

"Nanti masyarakat menilai. Partai A begini sikapnya. Partai B begini. Masyarakat menilai, bukan pemerintah," terang Jusuf Kalla.

Baca juga: JK: Wajar Prabowo tak Sejalan dengan Pemerintah

Lebih lanjut Wapres juga menanggapi terkait keluhan Prabowo terkait adanya elite yang dilarang bahkan mendapatkan ancaman bila mendukung dirinya. Ia pun menyayangkan Prabowo tidak menyebut pihak yang melakukan hal tersebut.

"Kalau bicara elite, elite itu kan macam macam, kalau elite pemerintahan, seperti ASN, memang tidak bisa ikut berkampanye, tidak bisa mendukung siapa siapa, itu terlarang. Tetapi kalau para pengusaha kan bebas saja mau bantu siapa. Begitu juga bagi politisi dibebaskan untuk mendukung siapapun," terang Wapres.

Menurut Jusuf Kalla akan lebih baik jika memang Prabowo dapat menyebutkan orangnya agar pemerintah dapat mengkonfirmasi apakah hal tersebut benar atau fidak. 

Akan tetapi jika hanya menyebut elite, hal itu akan menyulitkan pemerintah mencari tahu bagaimana peristiwa sebetulnya seperti apa. Jika memang benar tentu akan dikoreksi. (OL-3)