Pemerintah Harus Segera Realisasikan Program Sumber Daya Air di Daerah

PEMERINTAH diminta segera merealisasikan program sumber daya air (SDA) di daerah sebab air menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di bidang pertanian.

"Komite II DPD RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan penyediaan air bersih di daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan petani pada air hujan dan meningkatkan potensi produksi pertanian,” ujar Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana dalam keterangan tertulis, Rabu (21/11).

Komite II DPD RI juga mendukung upaya pencapaian target kerja Dirjen SDA tahun 2018, yaitu jaringan air kapasitas tampung (65 bendungan dan 1.088 embung), layanan irigasi (3 juta hektare irigasi), layanan air baku (kapasitas 67,52 m3/detik), dan pengendali daya rusak (3.090 km penguatan pengendali banjir).

Saat Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senator asal Provinsi Lampung, Anang Prihantono, meminta agar pemerintah membangun bendungan di Kecamatan Way Seputih. Sebab, lahan pertanian di sana hanya teraliri air pada musim hujan. Akibatnya, jumlah panen sangat berkurang.

Pada kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja  mengeluhkan soal pasokan air di Batam. Menurutnya pasokan air saat ini hanya dapat digunakan sampai lima tahun ke depan. Bahkan, kapasitas tampung dam di Sungai Harapan hanya 30%.

Terkait beberapa permasalahan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati menjelaskan, Kementerian PUPR memiliki program-program terkait pembangunan infrastruktur SDA di daerah. Untuk tahun 2015-2019 Kementerian PUPR membangun 65 bendungan, 49 di antaranya merupakan bendungan baru, dan 16 lainnya merupakan lanjutan dari pemerintahan kabinet sebelumnya.  (Metrotvnewscom/X-11)