Visi-Misi Ekonomi Jangan sekadar Komoditas Politik

VISI dan misi ekonomi yang ditawarkan oleh pasangan capres-cawapres hendaknya tidak sekadar untuk kepentingan politik dalam kotestasi Pilpres 2019, tetapi harus untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik di waktu mendatang. Intinya, visi dan misi tersebut mesti berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai sebagai incumbent, misi ekonomi Jokowi-Amin sebetulnya sudah lebih jelas. "Saya kira pasangan ini sudah menunjukkan bagaimana misinya mengubah struktur ekonomi agar lebih produktif dan berdaya saing, yaitu dengan mengalihkan alokasi subsidi ke pembangunan infrastruktur," terangnya di Jakarta, pekan lalu.

Menurutnya, Jokowi merupakan presiden pertama yang secara berani mengubah struktur APBN agar lebih sehat dan produktif. "Jokowi jelas akan melanjutkan hal itu," sebutnya.

Misi perubahan yang diusung Jokowi berikutnya, kata Piter, ialah mem-balance pertumbuhan antara Pulau Jawa, non-Pulau Jawa, kota, dan desa. Dalam konteks itu Jokowi juga yang pertama berani melakukan hal tersebut.

Kehadiran Ma'ruf Amin, imbuhnya, bisa melengkapi misi Jokowi terkait ekonomi umat. "Bagaimana memanfaatkan ekonomi umat yang sangat besar tetapi belum optimal," ungkapnya.

Piter memaparkan yang dimaksud dengan ekonomi arus baru ialah membalikkan konsep mengutamakan yang atas menjadi mendahulukan yang bawah. Konsep sebelumnya yang banyak memberikan kemudahan bagi pemilik modal ternyata terbukti tidak memberikan manfaat besar bagi kaum bawah. Trickle down effect tidak terjadi.

Dengan membangun dari bawah diharapkan bisa lebih berhasil mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. "Nah, konsep ini sejalan dengan kebijakan Jokowi sebelumnya, yaitu membangun dari pinggiran desa," jelasnya.

Labih lanjut, kata dia, membangun UMKM tentunya sejalan dengan konsep membangun dari pinggiran atau arus baru Indonesia. Namun, sejauh ini, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, pembangunan UMKM belum menunjukkan hasil yang baik. "Saya kira tanpa perubahan strategi Jokowi dan Amin sulit akan mendapatkan hasil yang lebih baik," pungkasnya.

Makro ekonomi

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memandang program yang digarap oleh kubu Prabowo-Sandiaga perlu memperhatikan makro ekonomi. Pasalnya, masyarakat, khususnya para pelaku pasar keuangan dan pasar modal membutuhkan kepastian program stabilisasi makro ekonomi Indonesia ke depan.

Kebijakan program makro itu perlu mengarah dan dapat menyentuh aspek-aspek spesifik, terukur, dan inovatif. Itu diperlukan dalam meningkatkan kurs rupiah, menstabilkan harga pangan, serta peningkatan kesejateraan melalui pembangunan infrastruktur yang realistis.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menambahkan program yang ditawarkan oleh kubu Prabowo-Sandi perlu melihat peningkatan kompetisi sumber daya manusia guna membangun iklim industri yang baik. Hal tersebut harus dilakukan dengan berbagai inovasi.

Dia memandang pembanguan infrasturktur saat ini patut diapresiasi. "Sejauh ini hal itu sudah dilaksanakan pemerintah. Ke depan harus lebih baik lagi dan itu perlu langkah inovatif." (Njr/P-2)