Gimik Buah Dominasi Politik Simbol

PERANG gimik antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 diminta dihentikan. Saling serang kedua pihak dianggap tak berfaedah.

"Hanya terbawa era pemilu presiden yang didesain dua kubu," kata pengamat politik Effendi Gazali.

Menurutnya, desain yang dimaksud lantaran hanya ada dua peserta calon pemimpin negara. Alhasil, yang saling membenci hanya dari dua pihak.

"Selain terbawa era medsos (media sosial), dunia amat diwarnai post-truth dan populisme," jelas dia.

Kampanye Pilpres 2019 yang telah berjalan dua bulan ini diwarnai saling sindir kedua kubu. Cawapres nomor urut 02 Sandiaga, contohnya, berpolemik dengan menyebut biaya makan di Jakarta lebih mahal ketimbang di Singapura. Ia juga sempat mewacanakan tempe setipis kartu ATM.

Capres nomor urut 02 Prabowo juga dihujat lantaran menyinggung warga Boyolali yang dianggap tak boleh masuk hotel mewah karena wajahnya. Prabowo pun meminta maaf lantaran pernyataan soal tampang Boyolali itu.

Sementara itu, capres nomor urut 01 Jokowi melontarkan istilah politik sontoloyo, juga politik genderuwo. Hal itu memancing pihak rival membalas sehingga terjadi saling balas istilah.

Pengamat politik Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai politik gimik yang dipertontonkan dua pasangan calon presiden dan wakil masing-masing itu tidak memberikan pendidikan politik. Politik gimik justru menyampingkan politik gagasan dan program.

"Elite kita tidak mengajarkan pendidikan politik yang baik. Coba yang dikembangkan program, visi-misi, pembangunan, kemudian ini loh yang dikerjakan pemerintah," kata Ujang saat dihubungi wartawan, kemarin.

Pengamat politik Idil Akbar menyebut penyebabnya faktor politik simbol masih mendominasi.

"Mungkin itu yang lebih mudah digulirkan dan masyarakat juga lebih ramai di situ," ujar Idil.

Tidak terprovokasi

Situasi perpolitikan menjelang Pilpres 2019 yang semakin ramai akhir-akhir ini juga tak luput dari perhatian pegiat dakwah perempuan Ratu Erma Rachmayanti.

Erma melihat perseteruan politik semakin krusial karena setiap kubu berusaha mencari celah kelemahan masing-masing. Ironisnya, perkembangan media sosial (medsos) semakin memperkeruh suasana. Oleh karena itu, Erma mengajak masyarakat agar lebih dewasa dan cerdas dalam menyikapi setiap perkembangan dan informasi yang ada.

"Sebagai warga harusnya lebih cerdas dalam menakar kebijakan yang lebih banyak manfaatnya bagi kepentingan umat (masyarakat). Jangan hanya mengumpulkan informasi tentang keburukan capres, tapi juga mencermati program-program yang ditawarkan," ajak Erma.

Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hidup bernegara, yakni untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Namun, hal itu bergantung pada pemimpinnya.

"Apabila seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa rakyatnya ke kehidupan yang lebih sejahtera kedapatan melakukan penyelewengan, masyarakat akan kritis terhadap kebohongan yang dilakukannya," jelasnya.

Erma mengajak masyarakat lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi belakangan ini agar pelaksanaan Pilpres 2019 bisa berjalan aman dan damai. Apalagi dengan masuknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang cenderung dipolitisasi dan dapat memicu perpecahan bangsa.

"Ini sebuah proses pelaksanaan hak masyarakat (pemilu). Jadi ja-ngan sampai dicederai oleh hal-hal yang tidak semestinya. Pemilu 2019 harus berjalan damai," jelas Erma. (Ant/P-1)