Kemendagri Harus Bijaksana soal Sengketa Empat Pulau

KEMENTERIAN Dalam Negeri diminta bijaksana dalam menangani sengketa empat pulau antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Sumatera Utara.

"Saya telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil yang mengakui klaim tersebut mencuat dalam rapat masalah tapal batas di Kemendagri yang dihadirinya. Hal ini sangat kita sesalkan. Apalagi, jika pihak Kemendagri malah memberi lampu hijau. Karena akan merugikan Aceh dan menyulut potensi konflik tapal batas wilayah", kata anggota Komite II DPD RI Sudirman dalam keterangan tertulis, Jumat, (9/11).

Empat daratan yang menjadi sengketa yaitu Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil. Wilayah tersebut diklaim masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah.

Sudirman meminta Kemendagri tidak asal menyetujui klaim sepihak tersebut. Dia menyesali permasalahan yang mencuat dalam pembahasan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara.

Senator asal Aceh itu menyebutkan, permasalahan sengketa emapt pulau itu juga sudah pernah dibahasnya bersama Nur Marpaung, Wakil Gubernur Sumut sebelumnya. Nur menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah merevisi batas wilayahnya.

Namun, upaya klaim wilayah ini terus berjalan. Bahkan, Sumut disebut telah memasukkan empat pulau di Aceh Singkil kedalam wilayahnya sejak 2009 lalu. (Metrotvnewscom/X-11)