Kampanye Jemput Bola Tentukan Kemenangan

BANYAK jalan menuju Roma. Banyak jalan pula untuk meraih kemenangan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Masa kampanye selama tujuh bulan (23 September 2018-13 April 2019) bagi calon anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) di tengah bejibun caleg yang mengadu peruntungan membuat sang caleg harus mengeluarkan jurus jitu untuk mendulang simpati rakyat.

Belum lagi pencalonan mereka nyaris tenggelam oleh kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bergema sangat nyaring.

Caleg DPR RI 2019-2024 Nusa Tenggara Timur (Alor, Flores, dan Lembata) Johnny G Plate menggunakan jurus ekor jas (coattail effect) untuk memuluskan pencalonannya menuju Senayan.

Caranya, Johnny berkolaborasi dengan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dalam berkampanye. Terlebih elektabilitas pasangan calon itu, kata dia, sangat baik di dapilnya.

"Efek ekor jas adalah relasi antara caleg dan capres saat ia turun ke dapil," ungkap Sekjen Partai NasDem itu saat dihu-bungi, kemarin.

Terkait dengan masalah caleg, Presiden Jokowi mendorong calon anggota legislatif Partai Hanura mengedepankan strategi terjun langsung ke lapangan. Menurut Jokowi, semua keberhasilan yang sudah dikerjakan pemerintah harus disampaikan dan dijelaskan secara langsung ke masyarakat.

"Sekarang enggak zamannya main di TV dan medsos. Itu penting, tapi komunikasi tatap muka, door to door, sangat penting. Banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh Facebook, Instagram, dan Twitter," ujar Presiden saat memberikan pembekalan kepada para caleg Partai Hanura di Ancol, Jakarta Utara, tadi malam.

Napas kampanye

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengakui kampanye pileg tenggelam oleh kampanye capres-cawapres. "Kampanye pileg memang biasanya begitu dari dulunya. Caleg paham betul dan punya pengalaman, enggak mau habis-habisan dari awal, nanti di ujung KO (kalah)," kata Pangi, kemarin.

Menurutnya, masa kampanye yang masih panjang membuat caleg tidak terlalu masif berkampanye. "Waktu panjang masa kampanye membuat cost (biaya) besar sehingga mereka dari awal enggak mau jorjoran dulu sampai pada waktu momentum yang pas, baru mereka lebih agresif dan gesit di lapangan."

Dua partai, PDI Perjuangan dan Gerindra, kata dia, yang paling diuntungkan karena efek ekor jas dari capres yang berasal dari kedua partai tersebut.

"Ini sejarah pertama kita menyelenggarakan pilpres dan pileg secara serentak, dibutuhkan jam terbang yang tinggi membaca peluang. Harus piawai dan mahir membaca tren perilaku pemilih," jelas Pangi.

Komisioner KPU Wahyu Setia-wan menuturkan pihaknya tak membeda-bedakan sosialisasi pileg dan pilpres dalam kontestasi Pemilu Serentak 2019.

"Alat peraga kampanye (APK) kita fasilitasi, semua peserta pemilu, baik parpol, calon DPD, DPR/DPRD, maupun capres-cawapres. Tetapi, peserta pemilu diperkenankan untuk membuat APK sendiri dengan jumlah yang diatur," jelasnya.

Di sisi lain, peneliti senior Pusat Studi Konstitusi FH Unand Padang, Khairul Fahmi, mengusulkan perlunya pemisahan nasional dan lokal.

Tujuannya, kata dia, agar rakyat fokus pada pemilu tersebut. "Kalau pemilu lokal dipisahkan, pemilihan kepala daerah diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD, ini juga tetap efisien," tuturnya. (Mal/Njr/X-4)