PROYEK pengadaan obat, vaksin, serta perbekalan kesehatan, untuk penderita HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) di Kementerian Kesehatan TA 2016 diduga sarat korupsi. Korps Adhyaksa pun masih menyelidiki indikasi praktik lancung di instansi tersebut.
Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (19/10), mengemukakan pihaknya ingin memperjelas informasi dugaan korupsi yang menyebut adanya penggelembungan harga obat maupun kesalahan prosedural lainnya.
"Sekarang ini ada indikasi harganya dinyatakan tidak wajar. Kita sedang kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), apakah betul di situ ada ketidakwajaran dan apakah betul ada kerugian negara di sana. Yang pasti obat itu sangat diperlukan," ujarnya.
Prasetyo mengaku sudah bertemu Menteri Kesehatan Nila Moeloek guna memberikan penjelasan seputar perkara tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung itu juga dihadiri Jaksa Agung Muda (JAM) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Adi Toegarisman dan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Warih Sadono.
Menurut Prasetyo, pihak Kemenkes mempersilakan kejaksaan untuk mengusut dan menuntaskan perkara korupsi pengadaan obat HIV/AIDS. Prasetyo juga menginstruksikan Adi dan Warih segera mengungkap perkara agar menjadi terang.
"Karena kan pemerintah itu hanya memberikan kebijakan saja, tapi pelaksanaannya mungkin ada penyimpangan dan akan kita teliti secara bersama-sama. Ada keterbukaan (Kemenkes) di sini dan kita hargai. Apalagi obat itu nantinya tidak dijual tapi dibagikan secara gratis kepada penderitanya," tuturnya.
Prasetyo kembali menekankan pengadaan obat tersebut sangat dibutuhkan Kemenkes. Itu lantaran jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia sangat banyak. Karena belum bisa memproduksi sendiri, pasokan obat-obatan itu pun didatangkan dari sejumlah negara, seperti India. (A-2)
