Kubu Prabowo Dinilai tidak Serius Tangkal Hoaks

PENYEBARAN hoaks atau berita bohong harus dilawan dengan lebih serius. Kasus penyebaran hoaks pengeroyokan Ratna Sarumpaet yang dipicu pernyataan elite politik kubu Prabowo dianggap sebagai bukti masih rendahnya keseriusan tokoh-tokoh bangsa untuk menangkal hoaks.

"Hoaks itu memicu kerusuhan sosial. Pencarian data dan verifikasi informasi harus dilakukan semua pihak," ujar pakar psikologi politik Hamdi Muluk, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10).

Dalam kasus Ratna Sarumpaet, kata Hamdi, konteks verifikasi itu tidak dilakukan. Pengakuan Ratna secara tergesa-gesa diterima dan direspon secara terbuka oleh politisi sehingga menjadi konsumsi publik.

"Seharusnya ketika ada informasi harus diverifikasi dulu. Hal itu yang absen dalam kasus Ratna. Ada proses yang lompat," ujar Hamdi.

Padahal, dalam etika praktik bernegara yang berlandaskan keteraturan, kasus Ratna harus ditanggapi dengan pelaporan ke polisi. Bukan melalui media. Pengeroyokan merupakan pelanggaran hukum yang masuk ke ranah pidana.

"Kasus Ratna karena itu wilayah pidana, penganiyaan, harusnya prosesnya sesuai pidana, pelaporan. Jadi duduk pidananya jelas. Seharusnya politisi sekelas Pak Fadli dan lain-lain melakukan itu," ujar Hamdi.

Ia mengatakan, sikap tidak awas para politikus pada potensi hoaks itu harus segera diubah. Bila tidak, potensi terjadinya konflik di Indonesia akan semakin besar.

"Misalnya di Rwanda, bermula dari provokasi berita bohong di radio, itu membuat disintegrasi bangsa. Terjadi konflik. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia," ujar Hamdi. (OL-2)